Akhirnya, Raperda LKPj APBD 2019 Disetujui DPRD

Akhirnya, Raperda LKPj APBD 2019 Disetujui DPRD
Sekda Nunukan Serfianus (kiri) bersama Wakil Ketua I DPRD Nunukan H Irwan Sabri (kanan) menunjukan dokumen persetujuan LKPj APBD 2019, Jumat (3/7/2020)

NUNUKAN - Setelah menjalani beberapa kali pembahasan, rancangan peraturan daerah (Raperda)  mengenai Laporan Keuangan Pertanggungjawab (LKPj) APBD tahun 2019 akhirnya setujui dalam paripurna ke enam masa sidang ketiga tahun 2020, Jumat (3/7/2020) pagi.

Sidang yang digelar di ruang paripurna DPRD Nunukan ini dipimpin langsung wakil ketua I DPRD Nunukan, H Irwan Sabri. Dalam sidang agenda pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan LKPj APDB Tahun 2019 ini juga dihadiri oleh Sekda Nunukan Serfianus.

Sekertaris Daerah (Sekda) Serfianus mengatakan Pemkab Nunukan sangat berterimakasih dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Nunukan.

"Mereka telah memcermati dan membahas secara serius terhadap LKPj APBD 2019. Kami juga berterimakasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pandangan adilnya terhadap LKPj tersebut," terangnya.

Namun begitu, semua rekomendasi, masukan dan kritikan yang diberikan DPRD, kata dia, tentunya akan ditindaklanjuti bersama-sama dalam penyusunan anggaran murni sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami juga terimakasih kepada DPRD yang mulai penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungajawaban dapat terlaksana dengan baik. Tentunya, kami sangat mengharapkan agar kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin," terangnya.

Dalam penyampaiannya, Sekda juga kembali mengingatkan bahwa Kabupaten Nunukan telah meraih penghargaan WTP selama lima berturut-turut. Dan, ini pun melalui audit BPK RI Perwakilan Kaltara.

"Sekaligus, ini menjadi motivasi kita agar kedepannya lebih efektif, efesien, ekonomi transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan H Irwan Sabri berharap dengan adanya pesetujuan Raperda LKPj APBD 2019 ini bisa membuat pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih baik lagi.(*)