Angka KUA dan PPAS tak Sinkron, Andre: RKPD juga Belum Dibahas

Angka KUA dan PPAS tak Sinkron, Andre: RKPD juga Belum Dibahas
Anggota Banggar DPRD Nunukan, Andre Pratama

NUNUKAN - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021, membuat banyak pertanyaan bagi anggota DPRD Nunukan.

Hal itu dikarenakan Tim TAPD Pemkab Nunukan dinilai tidak maksimal dalam menyusun KUA dan PPAS yang dibahas di ruang Ambalat I DPRD Nunukan, Rabu (19/8/2020) pagi.

Seperti banyaknya angka yang tertera pada KUA dan PPAS yang tidak sinkron dan adanya perbedaan signifikan dalam besaran plafon anggaran. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan setidaknya adanya tiga SKPD yang nilai pagu anggaran berbeda di buku KUA dan buku PPAS. Ketiga SKPD itu yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU.

"Ini hanya sampel yang saya lihat dan bandingkan di KUA dan PPAS. Bagaimana kita mau bahas kalau begini? Harusnya ini barang sudah terkonek. Tapi, saya tidak tahulah apakah memang ada perbedaan antara KUA dan PPAS ini?," tegas Andre.

Dia menilai tidak sinkronnya KUA dan PPAS lantaran tidak siapnya tim TAPD dalam menyajikan data ke dewan. "Bagaimana kita mau bahas lebih lanjut untuk program-program pro masyarakat dan sesuai pembangunan prioritas untuk masyarakat, kalau data saja masih ada perbedaan. Percuma pak," tegasnya.

Namun begitu, Andre tak mau terlalu jauh mengomentari mengenai KUA dan PPAS tersebut. Sebab, saat ini pembahasan KUA dan PPAS belum terlalu dalam dilakukan. Hanya saja, dia menyoroti pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 yang belum dilakukan namun sudah masuk tahap pembahasan KUA dan PPAS. 

"Kami minta dulu RKPD nya. Karena, RKPD ini adalah pokok pikiran DPRD. Dimana, pokok pikiran ini adalah hasil dari penjaringan aspirasi atau reses di masyarakat. Nah, apakah pokok pikiran dewan yang merupakan aspirasi masyarakat masuk dalam RKPD 2021?," tambahnya. 

Politisi PBB ini mengatakan membahas KUA dan PPAS ini adalah kegiatan-kegiatan yang rinciannya masuk dalam batang tubuh atau APBD 2021 yang sudah terkonek dalam RKPD. "Buat apa kita bahas KUA dan PPAS, padahal kita belum membahas RKPD. Hal seperti inilah yang dicermati sekali," tuturnya.

Untuk itu, Andre mengaku akan berisikeras untuk meminta TAPD Pemkab Nunukan membahas RKPD terlebih dahulu baru masuk ke tahap selanjutnya. "Ini perlu kita diketahui sebagai wakil rakyat. Kenapa? kami ini di sumpah pak diatas agama dan keyakinan. Salah satunya untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat yang kami wakili. Jadi, wajar kami mempertanyakan RKPD 2021. Itu mana bukunya dimana pak. Kita juga ingin tahu," bebernya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh  Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Burhanudin. Dia mengatakan memang ada ketidaksinkronisasinya angka di KUA dan PPAS. "Baru kita buka-buka sedikit, ya kita minta revisi lah. Pada dasarnya kita belum masuk ke isi pembahasan buku," ungkapnya.

Namun begitu, dalam pembahasan ini, Burhan mengaku dirinya lebih kepada sasaran dan target pencapaian Pemkab Nunukan berdasarkan RPJMD. "Karena ini kan tahun terakhir pemerintah dalam konteks masa pemerintahan 2016-2021. Jadi, kami memgingatkan kembali arah seperti apa?," bebernya. 

Sinkronisasi RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, kata dia, adalah hal yang krusial agar bisa melangka ke tahap selanjutnya. "Kalau saya lebih kepada arah dan sasaran program 2021, mau kemana?  Sepereti apa?," tambahnya.

Selain itu, dari pemaparan  DPRD Nunukan, dia menilai masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. "Sehingga kami juga meminta pemerintah untuk menjelaskan tentang bagaimana pencapaian itu," ujarnya.

Ingatkan Pembayaran Utang Pemkab

SELAIN membahas mengenai sinkronisasi KUA dan PPAS, Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Burhanudin menjuga menyinggung soal kewajiban jangka pendek pemerintah daerah dalam pembayaran utang. 

"Kita fokuskan ke utang-utang yang belum terbayarkan. Ini akan terus kita gaungkan. Kemudian masalah pemulihan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 ini," akunya. 

Alasan dirinya mengingatkan pembayaran utang, lantaran dirinya tak ingin muncul istilah-istilah kedepannya adalah hutang masa lalu dan sebagainya.

"Kurang lebih masih ada Rp77 miliar. Tapi, ndak tahu apakah sudah ada dibayar atau belum. Itulah kita coba angkat dan harus diselesaikan ditahun 2021," pungkasnya. 

"Maunya kami, seratus persen dibayar. Jangan lagi ditunda-tunda. Ini sudah terakhir kok. Kalau tahun-tahun kemarin masih mau dicicil-cicil boleh. Artinya mulailah kehidupan baru. Apakah pemimpin yang ini kah ataukah pemimpin baru, terserahlah. Yang penting kita mau di masa ini selesai, dalam kontek visi misi seperti apa dan target pencapaiannya seperti apa?," tuturnya.(*)