BBM Naik, Mahasiswa Kembali Geruduk Kantor DPRD Nunukan

NUNUKAN - Untuk kedua kalinya, mahasiswa di Nunukan kembali melakukan aksi demo di kantor DPRD Nunukan, sekitar pukul 11.00 WITA, Selasa (6/9/2022) pagi.

Kali ini, ada delapan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nunukan atau Amankan. Mereka dari  PMII, LMND, GMKI, IMM, GAMKI, PM NTT, FKMPKN dan IMDKN yang dikomandoi oleh Jenderal Lapangan (Jendlap) Muhammad Yusuf.

Tuntutan mereka bawa ada tujuh point. Namun sebelum membacakan tuntutan itu, mereka secara bergantian melakukan orasi menuntut keadilan untuk rakyat Kabupaten Nunukan. Bahkan, mereka juga melakukan aksi pembakaran ban karet sebagai bukti keseriusan dalan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tuntutan pertama yakni menolak kenaikan bbm bersubsidi, usut dan tangkap mafia bbm di kabupaten Nunukan, membentuk satgas pengamanan bbm bersubsidi dan gas elpijin 3 kg bersubsidi.

Tak hanya itu, mereka juga meminta transparansi terkait jumlah distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nunukan, percepat pembentukan forum csr yang bertanggungjawab mengawasi 30 perusahan yang beroperasi di wilayah 3.
Kemudian, pembangunan jalan dari desa mansalong ke desa beringin dan pembangunan jalan menuju kampus politeknik negeri nunukan.

"Kita tahu, saat ini kita masih dalam masa transisi paska covid yang menghancurkan ekonomi nasional, bahkan dengan segala dampak dirasakan oleh masyarakat, ditambah lagi kenaikan BBM dimasa transisi covid," ujarnya.

Aksi unjuk rasa mereka pun disambut baik oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa serta anggota DPRD lainnya yakni  Hj Nadia, Ahmad Tryadi, Gat, Joni Sabindo, Darmawan dan Hj Nikmah yang sejak awal demo berada di barisan belakang aparat pengamanan.
Tak lama, mereka pun berada di barisan depan untuk menanggapi aspirasi dari maayarakat yang dibawa mahasiswa tersebut.

Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengungkapkan apresiasinya atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dari 8 unsur mahasiswa di Nunukan. "Tentunya, semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pemeritah," ujarnya.

Terkait gas elpiji, kata dia, permasalahan ini memang sejak dari dulu sudah ada. Mulai dari masyarakat yang melakukan hearing, hingga DPRD pernah melakukan sidak. "Tapi, saat ini, ternyata masih bermasalah. Ini, siapa yang melakukan, kami juga pertanyakan itu. Tapi, insya allah kita sampaikan ke pemerintah," tambahnya.

Untuk poros jalan dari Mansalong ke Beringin, kata dia, merupakan kewenangan dari provinsi Kaltara. "Tapi, kita di DPRD bisa menyampaikan ini," jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Nunukan lainnya, Joni. "Semua tuntutan mahasiswa ini akan menjadi catatan khusus bagi kami, terlebih pemerintah dan segera diteruskan ke provinsi ataupun pusat," jelasnya.

Kemudian, anggota lainya, Ahmad Tryadi mengungkapkan semua tuntutan mahasiswa akan diterima. "Kalau kita baca tuntutan di point pertama sama dengan aksi sebelumnya. Itu sudah kita sudah kita bawa ke pusat. Karena teman teman DPRD kita yang ke Jakarta, jadi kita titipkan aspirasi mahasiswa untuk disampaikan ke DPR RI maupun presiden," pungkasnya.

Untuk penanganan mafia migas, ditegaskannya, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan instansi terkait. Sebab, penanganan migas bukan lagi ranah daerah melainkan provinsi.

"Terkait tim atau satgas, sebenarnya sudah dibentuk. Namun, memang perlu cepat penanganannya. Kita tahu wilayah Kaltara ini sangat luas," ujarnya.(ITn)