Boleh Adakan Pesta, Hasan: Asal Penuhi Persyaratan Ini

Boleh Adakan Pesta, Hasan: Asal Penuhi Persyaratan Ini
Ilustrasi

NUNUKAN - Untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai adaptasi tatanan kehidupan baru atau new normal, segala aktifitas masyarakat kini berlahan-lahan kembali dipulihkan. Namun begitu tetap mengikuti syarat protokol kesehatan (Prokes).

Juru Bicara Pemkab Nunukan, Hasan Basri mengatakan saat ini untuk kegiatan acara maupun pesta sudah bisa dilakukan. Hanya saja, ada beberapa persyaratan yang dipenuhi bagi pemilik acara. Salah satunya, membatasi kapasitas peserta yang biasanya menampung 100 orang namun dikurangi menjadi 50 orang.

"Kemudian, menerapkan sosial distancing dan menyediakan cuci tangan. Kalau untuk pesta, sepanjang ada ijin keramaian kan bisa. Tapi, juga harus mengurus ijin keramain di kepolisian. Sepanjang diijinkan maka bisa dilakukan," ungkapnya.

Hasan mengaku new normal atau adaptasi baru adalah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Contoh, jika sebelumnya tidak menggunakan masker saat keluar rumah, kini harus masker.

Sementara itu, mengenai pencabutan maklumat Kapolri sebelumnya yang melarang segala aktifitas masyarakat, Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar mengaku sejauh ini belum ada intruksi dari satuan atas.

"Sejauh ini masih penormalan kegiatan masyarakat tetap memegang pedoman Prokes Covid-19, yaitu menjaga Jarak (Physical Distancing), menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan Sabun dan/atau atiseptik. Dan, untuk ijin keramaian agar bisa langsung mengkonfirmasi ke Kasat Intelkam mengenai mekanisme yang berlaku, secara teknis dari Ditintelkam Polda seperti apa," bebernya.

Hal yang sama juga dikatakan, Kabag Humas Polres Nunukan, Iptu M Karyadi. Kata dia, ada beberapa point yang dijelaskan dalam pencabutan maklumat tersebut.

Pertama, pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. 

Kedua, kata dia, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Ketiga, lakukan sosialisasi dan edukasi secara terus menerus bersama stakeholder untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Keempat, lakukan kordinasi secara intensif dengan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah. 

Kelima, bagi daerah yang masih menerapkan PSBB atau masih dalam kategori oranye dan merah tetap lakukan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan berlaku. "Jadi, masalah kehidupan baru masih berlangsung. Dan secara bertahap kita akan lihat perkembanganya," ungkapnya.

Disinggung mengenai apakah masyarakat sudah bisa menggelar pesta, pernikahan, hajatan dan mengundang elektron dan sebagainya di era new normal, kata dia, tak perlu dilakukan terburu-buru dengan mengundang massa dikarenakan masih dalam Pandemi Covid-19.

"Saya pikir tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya kira dinas terkait juga sudah memberikan kelonggaran seperti pesta penikahan dan sebagainya. Tapi, yang pemilik acara juga tentu harus memperhatikan bagaimana menghadapi situasi seperti ini," ujarnya.

Dalam maklumat Kapolri sebelumnya yakni Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) menjelaskan  situasi nasional terkait cepatnya penyebaran Covid-19.

Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Karena itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat.

Yakni, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Seperti  pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Serta, kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Selanjutnya,  tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi dari pemerintah. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Lalu, tidak melakukan pembelian dan menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.  Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.

Selain itu, apabila ditemukan perbuatan bertentangan dengan Maklumat Kapolri, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, maklumat ini pun akhirnya dicabut Kapolri dalam upaya mendukung kebijakan new normal.

Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama mengatakan dengan adanya pencabutan maklumat Kapolri maka dapat membuka kembali perkonomian masyarakat dimana sebelumnya terhenti akibat Pandemi Covid-19. "Mengingat selama empat bulan terakhir ini, sama sekali tidak ada pemasukan bagi pengusaha-pengusaha kecil," bebernya.

Dia juga menegaskan peran serta dinas kesehatan juga sangat dibutuhkan. Seperti meninjau protokol kesehatan dalam sebuah acara. "Sebagai contoh, misalnya dibatasi sampai jam 10 malam kalau acara malam. Kemudian memantau protokol kesehata. Artinya, dengan pencabutan maklumat ini sejalan mengingat perekonomian masyarakat hal yang terpenting," tuturnya.(*)