Buntut Pengusiran Belasan Warung Tanah Merah, DPRD Pertanyakan Kontribusi Perusahan

Buntut Pengusiran Belasan Warung Tanah Merah, DPRD Pertanyakan Kontribusi Perusahan

NUNUKAN - Setelah mendapatkan informasi terkait adanya pengusiran terhadap pemilik warung-warung yang berada di pinggir jalan Tanah Merah, sejumlah anggota DPRD Nunukan akhirnya mendatangi kantor pemasaran Ruko Tanah Merah PT Sinar Cerah, sekira pukul 13.30 WITA, Senin (23/8/2021).

Rombongan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh serta tiga anggota DPRD Nunukan yakni Welson, Gat, dan Robinson Totong. 

Sayang, rombongan DPRD tersebut  tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari perusahan tersebut. Hal itu dikarenakan mereka hanya disambut oleh staf perusahan yang tidak bisa mengeluarkan keputusan dan penjelasan secara rinci. 

"Tapi, staf itu nantinya akan melaporkan ke atasan di Balikpapan," terang Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, Senin (23/8/2021).

Tak hanya soal pengusiran, Saleh mengungkapkan pihaknya juga mempertayakan kontribusi perusahan kepada pemerintah daerah. "Karena ini kan sudah berjalan kurang lebih 20 tahun, namun belum tahu bagaimana kontribusinya. Mereka tidak bisa menjawab," jelasnya.

Paling tidak, kata dia, ada pembinaan yang dilakukan perusahan. "Sepertinya kita lihat ini mungkin tidak pembinaan. Ini kan Hak Guna Bangunan (HGB), harus ada pembinaan kepada masyarakat," pungkasnya. 

Mengenai permintaan pengosongan lapak warung, kata dia, perusahan diminta bisa memberikan kebijakan. Apalagi di kondisi pandemi covid yang masih terjadi. "Kalau boleh kita minta ditunda dulu. Kasihan warga kita harus cari makan di saat kondisi seperti ini, kalau ditutup darimana lagi penghasilannya," bebernya. 

Saleh juga menegaskan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengeluarkan surat undangan kepada pihak perusahan untuk membahas persoalan tersebut. "Dalam waktu dekat ini, kita akan gelar hearing, agar persoalan ini bisa cepat selesai," tuturnya. 

Sebelumnya, Pengelola Ruko Tanah Merah, PT Sinar Cerah kembali melakukan pengusiran terhadap belasan pedagang kaki lima yang berdagang di areal milik developer tersebut. Pengusiran itu diketahui para pedagang setelah menerima surat pemberitahuan tertanggal 18 Agustus 2021. 

Dalam surat Nomor 028/SC-BPP/Pengosongan/VIII/2021, itu dijelaskan para pedagang diberikan batas waktu untuk mengosongkan dan menbongkar sendiri bangunan jualannya paling lambat hingga tanggal 17 September 2021 nanti.

Salah seorang pedagang warung di Tanah Merah, Nunukan, Narotama mengatakan waktu yang diberikan pengelola itu cukup singkat. "Kami sadar, cepat atau lambat pasti kami pindah. Kami sadar jika pengelola akan melakukan pembangunan tetap kami pindah," terangnya, Jumat (20/8/2021).

Apalagi, kata dia,  waktu pengosongan ini tidak pas ditengah masa pandemi Covid-19 masih terjadi. "Maksud kami tidak dalam kondisi seperti inilah. Beri kami kesempatan. Saat ini, penghasilan kami saja sudah menurun apalagi nanti tidak berjualan," tambahnya. 

Menurutnya, kehadiran warung dipinggir jalan ini bisa membantu keamanan masyarakat yang melintas pada malam hari. "Karena warung-warung disini tempat orang mau santai-santai dan istrahat. Warung ini juga jadi penerang di malam hari, karena lampu jalannya tidak berfungsi maksimal," bebernya. 

Saat menerima surat pengosongan itu, dia mengaku sempat kaget. Sebab dirinya yang berjualan bertahun-tahun hanya mengharapkan penghasilan dari dagang di warung tersebut. 

"Kalau pun nanti sudah dikosongkan dan hanya dibiarkan begitu saja, mending kami manfaatkan saja. Dulu, kami memang sempat bayar iuran Rp10 per hari, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Berikan kami solusi, paling tidak disewakan kah atau bagaimana," tuturnya. 

Sementara itu, Nurlaila, staf di kantor perwakilan PT Sinar Cerah di Tanah Merah, Nunukan, mengungkapkan saat ini sudah ada 13 pedagang yang diberikan surat pengosongan dan pembongkaran. Alasan pengosongan tersebut lantaran melihat kondisi lahan di sekitar Ruko Liem Hie Djung yang saat ini terlihat kumuh.

"Ini diakibatkan adanya pembangunan yang digunakan untuk tempat berdagang dan tempat tinggal, kegiatan pemeliharaan hewan ternak serta serta penggunaan fasilitas milik Ruko Liem Hie Djung," jelasnya, Jumat (20/8).

Untuk itu, kata dia, PT. Sinar Cerah Balikpapan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 051 tahun 2005, akan mengembalikan fungsi semulanya sesuai IMB dan penggunaan kawasannya.

"Jika tidak mengindahkan pemberitahuan ini maka kami akan melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat tindakan penertiban tersebut," jelasnya. 

Untuk diketahui, permintaan pengosongan ini bukan pertama kali dilakukan,  namun sejak tahun 2016 lalu, Sinar Cerah juga pernah melayangkan surat tersebut dengan alasan sama terlihat kumuh dan akan dibangun tempat bermain serta wusata kuliner. 
Sinar Cerah memiliki denah lahan seluas 9.819 meter persegi dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlaku hingga 2025 pada lahan seluas 30.000 meter persegi.(ITn)