Dewan Monitoring Lokasi Abrasi dan Penambangan Pasir Ilegal di Sebatik

Dewan Monitoring Lokasi Abrasi dan Penambangan Pasir Ilegal di Sebatik

NUNUKAN - Setelah menggelar hearing pada Selasa (8/6/2021) pagi, sejumlah anggota DPRD Nunukan melakukan monitoring ke sejumlah titik abrasi dan penambangan pasir ilegal di Sei Manurung, Sebatik, Rabu (9/6/2021) pagi. 

Hasil dari monitoring itu, anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan kerusakan yang disebabkan abrasi memang cukup parah. Bahkan, sudah 60 meter hingga 70 meter ke darat. 

"Ada juga kondisi jalan setelah Kantor Camat Sebatik Induk itu aspalnya sudah hampir putus. Nah, di bawahnya itu ada tebing, itu kan dampak dari abrasi," jelas Andre yang juga dari Dapil Sebatik. 

Monitoring yang dihadiri dari jajaran Camat Sebatik, Kades,  pihak kepolisian, Bhabinsa dan sebagainya itu, kata dia, untuk lokasi penambangan pasir memang sudah tidak terlihat lagi. 

"Jadi, aktiftas tadi pagi itu memang sudah tidak sama sekali. Mungkin mereka tahu atau bagaimana," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa alternatif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasir di Sebatik tanpa harus menambang ilegal. "Salah satunya mengambil pasir gunung yang ada di Sei Jepun," tambahnya.

Hanya saja diakuinya, harga relatif mahal lantaran adanya biaya moda transportasi untuk membawa ke Sebatik. "Mungkin kenaikan Rp300 ribu hingga Rp400 ribu. Karena kalau di Sebatik itu tidak salah satu truk harganya Rp600 ribu. Itu belum biaya transportasi truknya," bebernya.

Meskipun dilema, dia juga mengimbau agar tidak lagi menambang pasir di lokasi tersebut. Sebab, kondisi abrasi setiap tahunnya akan hilang 2 meter hingga 3 meter. 

"Karena, sebelumnya di lahan itu ada jalan kuburan yang aktiftas tinggi. Sekarang sudah ditanami pohon kelapa sama pemiliknya. Jadi, sebenarnya ini pemilik lahan bekerjasama dengan pekerja pasir untuk menambang juga," bebernya. 

Sehingga, jika pun lahannya sudah bersertikat namun ketika sudah menjadi laut atau bibir pantai akan percuma juga. 

"Ini yang tidak disadari mereka dari dulu. Memang ada kebutuhan pembangunan dan ada juga kebutuhan ekonomi masyarakat. Tapikan tidak bisa begitu egois juga, kita harus memikirkan orang banyak. Dan, dampak nyatanya sudah banyak. Mita juga harus melihat dampak lingkungan dan ekosistem pantai," bebernya. 

Apalagi, kata dia, dalam udang-undang penambangan pasir ini jelas dilarang dilakukan dilaut sebagaimana diatur dalam UU 27 tahun 2007 dan direvisi dengan UU 1 tahun 2014, dimana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. 

Bahkan, di Pasal 35 ayat 1, melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan, lingkungan dan pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya. 

"Daratan ini teritorial bangsa dan negara. Kalau daratan kita sudah habis itu sudah tidak bisa disebutkan sebuah negara atau bangsa. Sudah jadi laut. Apalagi, abrasi ini membuat wilayah kita semakin kecil. Ini yang harus dipikirikan bersama," tutupnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPRD Nunukan, Hamsing. Kata dia, ada beberapa titik yang memang sudah mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, di Sei Manurung sudah ada rumah yang benar hilang akibat abrasi. "Ada juga jalan di situ yang sudah mau putus," ungkapnya. 

Mengenai solusi pacsa penutupan tambang pasir ilegal, dia mengaku memang sangat dilematis. Di satu sisi, pasir ini untuk pembangunan Sebatik dan di satu sisi juga merusak lingkungan. Artinya, dirinya menginginkan pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. 

"Apalagi ada UU yang memperkuat dan melarang penambangan pasir itu. Artinya, kita sudah tahu berapa titik saja. Bisa dihitung jari. Bukan sampai ratusan. Kalau mau menutup, tinggal laporkan saja ke penegak hukum," jelasnya.(*)