Dua Raperda Diajukan Pemkab ke DPRD Nunukan

Dua Raperda Diajukan Pemkab ke DPRD Nunukan

NUNUKAN - Dua raperda diajukan Pemkab Nunukan kepada DPRD Nunukan pada Rabu (18/8/2021). Pengajuan dua raperda itu disampaikan langsung Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah dalam rapat paripurna DPRD Nunukan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa. 

Kedua raperda itu yakni raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Nunukan serta raperda tentang perusahan umum air bersih Tirta Taka. 

Dia mengungkapkan ada beberapa alasan Pemkab Nunukan  mengajukan dua raperda tersebut. Untuk raperda  tentang pembentukan dan susunan  perangkat daerah kabupaten Nunukan, kata dia, sebagai upaya mengoptimalkan peyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. 

"Sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka urusan pemda yang  jadi kewenangan daerah," sebutnya. 

Apalagi, dia akui, penyederhanaan ini sudah disampaikan langsung Presiden dalam sidang MPR pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, yang menghendaki adanya perubahan konkrit dalam repormasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. 

"Salah satu penyampaianya dengan melakukan penyederhanaan strutural birokrasi, sehingga proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat dan lebih dinamis dalam pengambilan keputusan," jelasnya.

Penyederhanaan strutural orientasi dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah baik yang melaksanakan urusan pemerintah, pendukung urusan pemerintahan maupun penunjang urusan pemerintahan, kata dia, dengan memperhatikan peraturan yang ada. 

"Salah satunya Permendagri Nomor  107 tahun 2017 tentang nomenklatur inspetoral provinsi dan daerah kabupaten kota, serta peraturan peraturan yang lainnya," jelasnya.

Sementara untuk raperda perusahan umum daerah air minum merupakan perubahan bentuk BUMD dibidang pelayanan air bersih yang semula berbentuk perusahan daerah menjadi perusahan umum daerah. 

"Pemkab Nunukan memiliki kewajiban merubah badan hukum yang semula perusahan daerah menjadi perusahan umum daerah. Ini untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyaraka dengan didukung peningkatan kinerja BUMD dalam pengelolaan air minum sesuai tata kelola yang baik," sebutnya. 

Selain itu, dia juga berharap hukum BUMF dapat mengembangkan usaha lain yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerindah daerah dari sisi pendapatan yang dapat difungsikan untuk penyelanygarana pembangunan dan pemerintahan. 

"Dua raperda ini, merupakan wujud nyata pemda dalam memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan sangat diperlukan dalam intrumen hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa mengungkapkan pembahasan dua raperda ini merupakan pembahasan pertama. "Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasan di DPRD seusai dengan peraturan tata tertib DPRD Nunukan," tutupnya.(ITn)