Dua Rekomendasi Pansus Soal Sengketa Lahan Binusan Dalam Diparipurnakan

Dua Rekomendasi Pansus Soal Sengketa Lahan Binusan Dalam Diparipurnakan

NUNUKAN - Setelah melalui proses panjang, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan yang menangani sengketa lahan warga di Desa Binusan Dalam, akhirnya mengeluarkan dua rekomendasi untuk Pemkab Nunukan. 

Rekomendasi itu disampaikan langsung Ketua Pansus DPRD Robinson Totong dan disetujui 17 anggota DPRD dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan wakilnya, sekira pukul 12.00 WITA, Kamis (26/8/2021).

Robinson mengatakan dua rekomendasi yang disetujui itu yakni merekomendasikan kepada Pemkab untuk dapat menindaklanjuti penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat Desa Binusan Dalam melalui Pemerintah Desa. 

Kedua, agar dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan masyarakat Binusan Dalam tetap mengacu pada Peraturan Perundang — undangan yang berlaku. 

"Laporan hasil rekomendasi ini sudah melalui pembahasan dan mekanisme yang berlaku," terangnya

Dia menjelaskan perjalanan pembahasan ini dimulai tanggal 28 Juni 2021 dengan agenda rapat dengan pendapat (hearing) membahas hal terkait sengketa lahan Desa Binusan Dalam.

Kemudian, di tanggal 29 Juni 2021, DPRD Nunukan melakukan Pembentukan Pansus konflik lahan Desa Binusan. Lalu, di tanggal yang sama, DPRD Nunukan pun langsung melakukan paripurna pembentukan pansus konflik lahan Desa Binusan.

Setelah itu, tanggal 7 Juli 2021, dilakukan rapat pansus terkait konflik lahan Desa Binusan dan tanggal 12 Juli hingga 13 Juli 2021, Pansus melakukan kunjungan lapangan ke kantor desa Binusan. 

Lalu, di tanggal 18 Agustus 2021, dilakukan rapat dengar pendapat terkait lanjutan fasilitasi penyelesaian sengketa lahan Desa Binusan Dalam. Hingga tanggal, 24 Agustus 2021, rapat pansus terkait rekemondasi terhadap penyelesaian sengketa lahan masyarakat Desa Binusan Dalam.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Robinson menegaskan ada beberapa keterangan diperoleh. Keterangan ini pun dibacakan Robinson dalam paripurna tersebut.

Salah satunya, warga bernama Rasyid telah menjual lahan milik kelompok masyarakat berdasarkan bukti yang dimiliki oleh masyarakat, yakni, surat SPPT, saksi batas, tanam tumbuh dan pondok.

Ada dua kelompok masyarakat yang lahanya masuk dalam sengketa dengan pengusaha lokal, H Batto. Keduanya, yakni yakni kelompok masyarakat Toraja dan Kalimutu. Hanya saja, untuk kelompok Kalimutu lebih kepada menuntut pak Rasyid. 

"Kronologi awalnya, warga Kalimutu ini diberikan tanah oleh Pak Rasyid. Namun pak Rasyid ini menjual lagi ke H Batto. Setelah dimediasi tahun 2020 lalu, pak Rasyid siap menganti lahan yang di jualnya, namun sampai saat ini tidak ada," jelasnya. 

Namun untuk warga Toraja, kata dia, H Batto siap memfasilitasi mengganti lahan apakah dalam bentuk uang atau plasma (jika masyarakat setujui), namun harus menunjukan bukti otentik yang akurat. 

"Kalau hanya sebatas klaim bahwa itu lahan saya, khawatirnya hari ini diselesaikan 10 orang, besok munvil lagi," jelasnya. 

Lahan masuk sengketa seluas 200 hektar ini, kata dia, nantinya akan dijadikan kebun kelapa untuk pengelolaan minyak. 

"Itu ada 20 warga dari kolompok Toraja. Nah, Kalimutu itu ada sekitar 50 orang, namun satupun tidak memiliki bukti, hanya klaim menggarap. Itu pun hanya 12 orang," bebernya. 

Mengenai penghentian sementara operasi sementara di lahan sengketa, kata dia, Pansus tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam ranah itu. 

"Itu nanti dari Pemkab yang menindaklanjuti seperti apa. Kita tidak bisa memberikan rekomendasi itu. Artinya, kita tidak sampai ke ranah disitu," pungkasnya.(ITn)