Hearing LPG Subsidi, DPRD Keluarkan Dua Kesepakatan

Hearing LPG Subsidi, DPRD Keluarkan Dua Kesepakatan

NUNUKAN - Setelah saling mendengarkan permasalahan dan tanggapan mengenai elpiji subsidi, DPRD Nunukan akhirnya mengeluarkan dua kesimpulan hasil kesepakatan hearing mengenai persoalan elpiji subsidi di ruang Ambalat, sekira pukul 11.00 wita, Senin (11/1/2021).

Hearing yang pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Burhanuddin ini dihadiri oleh sejumlah OPD terkait serta Aliansi Masyarakat Penduli Nunukan dan LSM Nunukan. 

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin mengatakan kedua rekomendasi ini yaitu meminta tim pengawasan menindaktegas kepada seluruh penjual diluar pangkalan. Kedua, setiap pangkalan yang menjual di luar daripada masyarakat secara langsung maka bisa langsung dicabut ijinnya. 

"Ini nanti yang akan menjadi rekomendasi kita untuk diserahkan tim pengawasan. Nanti, kita bersama-sama pantau tim apakah dijalankan atau tidak. Kalau pun nanti dilapangan ada hambatan di lapangan kita akan bahas dikemudian hari," jelas Burhanuddin diakhir hearing. 

Sementara itu, Kordinator Aliansi Masyarakat Peduli Nunukan, Sultan mengatakan persoalan elpiji di Nunukan dan Sebatik memang sudah meresahkan masyarakat. Karena, selain sulit didapat namun harganya pun relatif mahal mencapai Rp50 ribu hingga Rp70 ribu di pengecer. 

"Masyarakat menanyakan dimana wakil rakyat kita. Masyarakat sangat mendapatkan elpiji dari kampun ke kampung tidak juga dapat. Kalau dapat harganya mahal," ujarnya. 

Dia juga menduga ada oknum-oknum yang nakal dengan membawa jatah elpiji Nunukan dan Sebatik ke dapil tiga. "Sudah pendistribusian lambat, dimanfaatkan lagi dengan disembuyikan barangnya. Memang jatah daerah lain, kemana?," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Muktar mengatakan untuk jatah elpiji Kabupaten Nunukan masih sama dengan tahun sebelumnya yakni sekitar 20 ribu tabung per minggu untuk wilayah Sebatik dan Nunukan. 

"Untuk Sebatik itu kalau lihat junlah miskin ada sekitar 6 ribuan. Jadi masih ada sisa 4 ribu tabung dari 10 ribu tabung per minggu. Untuk Nunukan itu sama 10 ribu tabung namun jumlah warga miskin ada sekitar 8 ribu jadi masih ada sisa 2 ribu tabung. Kemana 6 ribu tabung sisanya untuk Sebatik dan Nunukan, pasti itu larinya ke orang menengah," ungkapnya. 

Jika harga di pengecer, kata dia, jelas lebih mahal. Sebab, kata dia, pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pengecer melainkan tingkat agen maupun pangkalan karena ada HET yang diawasi. 

"Karena agen adalah cost terakhir distribusi. Sebenarnya, kita tidak ada istilah pengecer. Karena pengecer itu ilegal, tidak punya ijin tidak punya apa-apa. Itu unsur polisi yang mengawasi karena ada pidananya, bukan lagi ranah pemerintah daerah," ungkapnya.(*)