Hearing Penambangan Pasir Ilegal di Sebatik, DPRD Rekomendasikan Ditutup

Hearing Penambangan Pasir Ilegal di Sebatik, DPRD Rekomendasikan Ditutup

NUNUKAN - Meski sudah pernah dibahas, keberadaan penambang pasir ilegal di Pulau Sebatik, kini kembali dibahas dalam hearing DPRD Nunukan, Selasa (8/6/2021) pagi. 

Hearing yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Nunukan Saleh ini digelar di ruang rapat ambalat I DPRD Nunukan. Tampak pula masyarakat Sebatik yang tergabung dalam alinasi pemuda Sebatik juga ikut hadir. 

Salah seorang warga terdampak abrasi akibat penambangan pasir ilegal di Sei Manurung, Kurniawan mengatakan sudah banyak rumah warga yang menjadi korban abrasi tersebut. Sehingga, dia meminta penambangan pasir ilegal itu dihentikan. 

"Kami butuh ketegasan dari pemerintah dan DPRD. Kami sebagai masyarakat menagis. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan hingga tahun, rasakan abrasi. Apakah harus menunggu ada korban jiwa dulu, baru pemerintah dan DPRD turun untuk menghentikan galian C itu," bebernya. 

Persoalan ini, kata dia, bukan pertama kali dia sampaikan, namun sudah berulang kalinya. Apalagi, kata dia, dalam udang-undang penambangan pasir ini jelas dilarang dilakukan dilaut sebagaimana diatur dalam UU 27 tahun 2007 dan direvisi dengan UU 1 tahun 2014, dimana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir, jika dapat merusak ekosistem perairan. 

Bahkan, di Pasal 35 ayat 1, melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan, lingkungan dan pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya. 

"Tapi, yang kita dengar hanya janji-janji saja. Ini sudah lama di bahas, seharusnya bukan kembali lagi dari awal, seharusnya sudah ada solusi penanganannya," jelasnya. 

Mendengarkan aspirasi ini, anggota DPRD Nunukan, Hj Nursan mengatakan mengenai penambangan pasir di Sebatik itu memang sudah lama dibahas sejak bupati pertama di Nunukan. 

"Dan, kita juga waktu itu langsung turun ke lapangan. Tapi ketika kita tanya kepada penambangnya, dia punya alasan yang manusiawi. Mereka ingin pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Terlebih lagi, pasir yang ditambang itu digunakan untuk pembanguna pulau Sebatik," ungkapnya. 

Saat itu, kata dia, salah satu point yang disepakati, adalah mendatangi pasir dari luar pulau Sebatik. "Jadi, bukan kita tidak pernah suarakan. Hanya saja mungkin karena mendengar makanya hilang begitu saja," tambahnya. 

Dia juga menjelaskan DPRD Nunukan bukan lembanga penegak hukum melainkan pengawasan dan penyampaikan aspirasi masyarakat. "Kalau penegak hukum ada di kepolisian dan penengak perda ada di Satpol PP. Kalau ada merasa melihat dan mengetahui aktiftas itu langsung laporkan. Namun bukan berarti kita turup mata," jelasnya.

Memang solusi yang tepat adalah menghentikan penambangan itu apapun alasannya. "Namun yang menambang nanti itu darimana mereka mendapatkan pasir lagi untuk lanjutan pembangunan. Kalau tidak ada pasir pemvangynan mangkrak. Makanya, kita jangan mencari kesalahan siapa-siapa namun solusi. Karena mereka mengambil pasir disitu karena disitu yang banyak pasirnya," bebernya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andi Krislina, anggota DPRD Nunukan. Dia megatakan penegaskan terkait tidak adanya penambangan pasir ini akan ditembuskan langsung kepada Polres Nunukan. 

"Sehingga nanti akan menjadi acuan mereka melakukan tindaklanjutnya. Tapi, seingat saya di dekat penambang itu ada Polsek, mungkin nanti Polres yang mengintruksikan kepada Polsek. Karena DPRD bukan eksekutor. Tapi kita punya hak dan kekuatan untuk menyampaikan bahwa inilah aspirasi masyarakat," tuturnya 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh mengatakan dalam UU sudah jelas ada pidana dan hukumannya. "Jadi, kesimpulannya aparat Satpol PP dan Kepolisian dapat menindaklanjuti apabila terjadi lagi penambangan pasir. Kita akan merekomendasikan ditutup. Tinggal aparat hukum dan perda yang melakukan tindakan di lapangan.(*)