Hibah Lahan Tak Jelas, Warga Perumahan di Lingkar Ngadu ke DPRD

Hibah Lahan Tak Jelas, Warga Perumahan di Lingkar Ngadu ke DPRD

NUNUKAN - Selama 12 tahun, status hibah lahan perumahan di komplek Geriya Tepian Pantai Indah Lestari yang berada di samping Paras Perbatasan, Lingkar Nunukan, hingga kini belum jelas. Hal inilah yang membuat warga eks Lingkar menagih janji Pemkab Nunukan pada 12 tahun lalu. 

Aduan warga itu disampaikan kepada DPRD dalam rapat dengar pendapat  yang pimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan Ketua Komisi I Andi Krilina serta anggota DPRD dan Pemkab Nunukan serta tujuh perwakilan masyarakat pada Kamis (12/8).

Ketua RT 8 RW 002, Lingkar Nunukan, Gazalba mengungkapkan warga meminta Pemkab Nunukan segera menghibahkan lahan dan bangunan perumahan yang sekarang mereka tempati sekarang. 

"Saat ini, ada 129 bangunan di perumahan itu yang ditempati masyarakat yang sebelum bermungkiman di Jalan Lingkar yang saat ini sudah dijadikan jalan," jelasnya.

Gazalba juga menegaskan warga tinggal di perumahan itu bukanlah korban gusur lahan namun secara sukarela pindah ke perumahan. "Karena, dulu ada kesepakatan dengan pemerintah sebelumnya saat H Abdul Hafid memimpin Nunukan," ungkapnya, Kamis (12/8/2021).

Dia menjelaskan polemik ini terjadi sejak tahun 2007 lalu. Dimana saat itu, Nunukan dipimpin oleh Bupati H Abdul Hafid merencanakan pembangunan jalan Lingkar Nunukan yang tembus hingga ke Pelabuhan Tunon Taka.

"Namun, bagunan itu dibangun, Hafid meminta agar dibuatkan dulu rumah untuk masyarakat yang terkena pengerjaan Jalan Lingkar," ungkapnya.

Berjalan waktu, kesepakatan disetujui warga pada tahun 2009 lalu. Dimana, saat itu, perwakilan dari PU, Camat, Lurah dan sebagainya datang melakukan sosialisasi atas rencana pembangunan itu. "Nah, sosialisasi itulah timbul tanya jawab dengan warga, bagaimana jika statusnya lahan dan bangunan jika mereka pindah," jelasnya. 

Tepat tanggal 16 Juni 2009, lanjutnya terjadilah kesapakatan bahwa mereka yang pindah akan diberikan status menjadi hak milik dan dibuktikan penyerahan sertikat. "Didaftar lah nama-nama yang pindah. Sementara bupati saat itu sedang memproseskan hibahnya," jelasnya. 

Saat pendaftaran pertama, kata dia, ada seratus orang pindah tahap pertama. Sementara hingga saat ini sudah ada 129 orang tinggal di lahan dan bangunan perumahan tersebut. "Jadi, tidak secara bersamaan. Tahun imi seratus orang, tahun berikutnya ada enam orang, berikutnya delapan hingga saat ini," bebernya.

Namun, katq dia, hingga tahun 2021 atau 12 tahun berjalan, janji manis itu tak kunjung dipenuhi. Bahkan status lahan dan bangunan perumahan itu tak jelas apakah dihibahkan atau tidak. "Makanya saya katakan ini ada penipuan, saya bisa bawa ke ranah hukum. Makanya kami tuntut, mana janjimu," jelasnya. 

Saat ini, kata dia, seratus orang di perumahan tersebut sangat kesulitan. Bahkan, butuh pinjaman usaha pun dibutuhkan sertikat rumah. "Sebenarnya, mereka selama ini bergerilya juga cuman secara tersirat saja, makanya saya bilang harus bersurat supaya ada pertanggungjawaban," jelasnya. 

Dia mengaku perekonomian masyarakat tersebut masih lumayan dibandingkan saat berada di perumahan yang jauh dari tempat publik ramai lainnya. 

"Mereka inilah yang tinggal sebelumnya ada jalan lingkar tersebut. Itu dari Jembatan sampai Pelabuhan Tunon Taka. Dulu, ekonomi mereka bagus, kenapa saya katakan itu, orang buang kecil saja bayar Rp2 ribu saat jamannya TKI. Rata-rata mereka juga usaha jual pulsa," pungkasnya. 

Menjawab hal itu, Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nunukan, Eddy Sandre mengatakan sebenarnya persoalan ini sudah ditelusuri oleh tim yang sudah dibentuk. 

"Tinggal ekseskusi. Cuman yang jadi salah satu kendala kenapa tidak bisa dihibahkan, karena kita mau lihat Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) nya. Nah, apakah DPA tahun 2011 itu dari belanja barang dan jasa atau belanja modal seperti yang tecatat saat ini," ungkapnya. 

"Kita sudah mencoba menelusuri meminta kepada teknis terkait, namun sampai saat ini belum ada. Kita mau memastikan bahwa itu betul betul belanja modal atau belanja barang dan jasa belanja yang diserahkan ke masyarakat," sambungnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengungkapkan akan mempelajari duduk pekara tersebut. "Insya Allah saya akan perjuangkan. Mungkin sebelum tanggal 17 Agustus nanti, saya akan temui sekda dan bupati menanyakan lanjutanya," jelasnya. 

Kemudian, Ketua Komisi I, DPRD Nunukan, Andi Krislina mengatakan dalam hearing tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. "Kita mencari jalan keluar sehingga tidak ada yang dirugikan," pungkasnya. 

Dia juga meminta agar Pemkab Nunukan untuk mengaktikan kembali tim yang sudah terbentuk agar memprioritaskan persoalan status tanah dan bangunan perumahan tersebut. "Setiap perkembangannya kita harap dilaporkan ke DPRD. Jika, DPRD dibutuhkan, kami siap untuk mendampinginya baik turun di lapangan atau sebagainya," tutupnya.(ITn)