Konflik Enam Desa dengan PT BHP, Pansus DPRD Tinjau Lokasi

Konflik Enam Desa dengan PT BHP, Pansus DPRD Tinjau Lokasi

NUNUKAN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan akhirnya turun ke lapangan untuk meninjau lokasi perusahan PT. Bulungan Hijau Perkasa (BHP). Tinjauan itu dilakukan selama dua hari berturut-turut sejak, Jumat (6/8/2021)

Ketua Pansus DPRD yang menangani konflik asyarakat di enam desa dengan perusahan PT. BHP, Lewi mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut terkait hearing yang digelar bersama masyarakat di enam desa di Kecamatan Lumbis pada Juni lalu.
"Jadi, ada beberapa titik lokasi PT BHP yang kami datangi. Semua titik batas wilayahnya sudah sesuai dengan ijin perusahan," ungkapnya. 

Dalam tinjauan itu, pihakya juga menyampaikan kepada perusahan mengenai tuntutan masyarakay di enam desa yang mengingkan perusahan membuat lahan plasma sebanyak 20 persen.

"Tapi, perwakilan dari perusahan yang ada itu tidak bisa memberikan keputusan, namun pihak perusahan akan memyampaikan kepada pimpinanya yang lebih tinggi," pungkasnya. 

Menurutnya, hasil tinjauan itu nantinya akan dibahas kembali dalam rapat internal pansus yang selanjutnya memanggil pihak perusahan dan warga. "Intinya, kita mencari solusi yang tepat," jelasnya. 

Memang, PT BHP yang mengantongi sejak tahun 1991 hingga 2004 lalu, , belum ada aturan yang menjelaskan secara jelas terkait lahan plasma. Namun di tahun 2007, baru aturan lahan plasma ini muncul. 

"Di lapangan, kita juga berkordinasi dengan warga terkait lahan mana yang rencana mereka dijadikan plasma. Karena, ini juga yang nantinya jadi bahan diskusi kami, sekaligus menanyakan kembali ke pihak masyarakat, apakah ada lahan atau tidak, kalau tidak, nanti seperti apa solusinya," ungkapnya. 

Selain itu, program CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal yang menjadi tuntutan masyarakat juga dibahas dalam tinjauan lapangan yang dihadiri oleh perwakilan perusahan. "Untuk tenaga kerja lokal, kita mmintaada kebijakan dari perusahan. Tetap melalui prosedur perusahan tetap penerima pekerja lokal harus diutamakan," bebernya. 

Untuk diketahui, sebelumnya konflik masyarakat di enam desa di Kecamatan Lumbis dengan perusahan PT BHP telah dibahas dalam hearing DPRD Nunukan, pada Kamis (24/6) lalu. 

Keenam desa yang berada dilingkungan PT BHP itu yakni Desa Taluan, Desa Lintong, Desa Pulu Bulawan, Desa Patal I, desa Patal II dan Desa Podong. Setidaknya, ada beberapa tuntutan masyarakat terhadap PT BHP tersebut. 

Pertama, pelaksanaan pembangunan kebun plasma 20 persen dari HGU. Kedua, pelaksanaan CSR perusahan terhadap enam desa. Ketiga, memperioritas tenaga kerja lokal. 

Kepala Desa Lintong, Darsono mengungkapkan tidak ada yang berjalan maksimal. Bahkan, masyarakat selama ini dirugikan dengan hadirnya perusahan sawit tersebut. 

"Ini permintaan sederhana sekali dan berdasarkan peraturan. Karena, selama ini perusahan tidak melaksanakan. Ketika kami meminta, kami selalui diintimidasi dan dihadapkan dengan aparat-aparat kepolisian," ungkapnya. 

Dia menilai seadainya perusahan ini merespon baik masyarakat maka konflik ini tak sampai dalam hearing DPRD Nunukan. "Karena sejak perusahan itu berada dari tahun 2008 kurang lebih sudah 13 tahun berjalan. Artinya berjalan 10 tahun mereka sudah menghasilkan. Tapi, kewajiban belum dilaksanakan," ungkapnya. 

Setidaknya ada sekitar 3.764,84 hektar lahan masyarakat seharusnya menjadi lahan plasma. "Kerugian masyarakat jika paparkan berdasarkan CSR dalam satu tahun itu kurang lebih Rp40 miliar. Ini kalau kita kalkulasi dalam CSR," tambahnya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kades Taluan, Nasution. Dia mengatakan perusahan ini sejak lama beroperasi dan semua lahan sudah terbuka namun plasma tidak pernah ada di enam desa tersebut. 

"CSR sudah berjalan tapi tidak maksimal. Dan justru menimbulkan konflik masyarakat antar desa. Karena, dia menberikan CSR itu, tahun ini untuk desa ini, tahun depan untuk desa itu, dan tahun seterusnya. Ini membuat konflik, karena di desa berebut mengajukan proposal itu," bebernya. 

Kemudian untuk tenaga kerja lokal, kata dia, seharusnya perusahan menerima masyarakat lokal bukan dari luar. "Kenyataan, perusahan tidak menerima bahkan pemerintah desa yang turun tangan mereka. Itu pun tidak diterima. Namun karyawan dari luar mereka terima tanpa kordinasi. sementara persoalan ini kan ada di wilayah kita," tambahnya. 

Dia menjelaskan luas HGU PT BHP lebih dari 5 ribu hektar dan dituntut 20 persen plasma. "Luas wilayah ini kita semuanya tahu, karena kami juga mantan karyawan disana. Jadi kami tahu luas wilayah kita yang ada di perusahan. Itu ada 3 ribu lebih hektar lahan kita. Kalau di pesentasekan untuk setiap desa ada sekitar 600 hektar. Tapi, satu pokok sawit saja tidak ada, padahal kebun terbangun sudah seratus persen," jelasnya.(ITn)