Laporan Pansus Disetujui, Sejumlah Rekomendasi DPRD Untuk Pemkab Nunukan

Laporan Pansus Disetujui, Sejumlah Rekomendasi DPRD Untuk Pemkab Nunukan

NUNUKAN -  Laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020, akhirnya disetujui, sekira pukul 9.30 WITA, Selasa (4/5/2021).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna tentang Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020, yang pimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa Hafid, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Saleh, SE dan Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Burhanudin, serta 18 anggota dewan yang hadir.

Ketua Pansus DPRD Nunukan, Hamsing mengatakan hasil laporan yang disampaikan ini sudah melalui pembahasan yang panjang.

Mulai tanggal 31 Maret lalu, penyampaian LKPj Bupati tahun 2020 hingga tanggal 1 April pembentukam Pansus. Dan, tanggal 19 April, pihaknya mulai pembahasan awal. Dan, tanggal 3 Mei, dilakukan rapat  perbaikan dan finalis rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati tahun 2020.

Meski secara umum laporan tampak baik, namun pihaknya tetap mengusulkan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Nunukan. "Ada catatan yang perlu diperhatikan Pemkab Nunukan agar penggunaan anggaran di tahun yang akan datang lebih maksimal lagi," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan catatan strategis DPRD berupa rekomendasi untuk Pemkab Nunukan melibatkan berbagai sektor. 

Mulai dari sektor pendidikan yang dinilai masih banyak fasilitas sekolah yang tidak dirasakan oleh anak-anak di perbatasan. Selain itu, permasalahan transpotasi bagi anak-anak yang menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal. Bahkan ada yang menggunakan perahu untuk sampai ke sekolah

"Maka perlu pemerintah mempertimbangan untuk mengadakan Bus Sekolah, karena kondisi bus sekolah saat ini sudah banyak yang rusak parah," ungkapnya. 

Untuk rekomendasi sektor kesehatan, kata dia, keberadaan dua rumah sakit pratama yang telah lama dibangun namun belum difungsikan. Keduanya berada dj Kecamatan Sebuku dan Krayan. 

"Dikhawatirkan dikhawatirkan terjadi kerusakan pada fisik bangunan akibat tidak difungsikan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana Rumah Sakit Pratama tersebut, termasuk listrik, air serta penempatan tenaga medis dan dokter," bebernya. 

Sementara rekomendasi pekerjaan umum dan penataan ruang, kata dia, perencanaan dan pengadaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai karena tidak tuntas. 

Seperti yang terjadi pada pembangunan kantor Camat  Krayan Barat, Kantor Camat Krayan Timur, Kantor Camat Krayan Tengah, yang mana bangunan tersebut hingga saat ini  tidak dapat difungsikan karena banyak kekurangan termasuk meubelair dan sarana prasarana penunjang lainnya.

"Bahkan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan jalan yang mana kualitasnya kurang baik dan akan mempercepat terjadi kerusakan yang tentunya akan membutuhkan biaya perbaikan, padahal umur ekonomis jalan tersebut bisa lebih panjang jika dibangun dengan kualitas yang baik," tambahnya. 

Untuk bidang sosial dan kesejahteraan rakyat, dia menegaskan DPRD memberikan catatan agar pemerintah daerah melalui OPD terkait melakukan update-data warga miskin, karena data yang dipakai saat ini adalah data yang telah dipergunakan pada beberapa tahun lalu. "Pada saat pandemi seperti saat ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga kedepan diharapkan pendistribusian bantuan bisa tepat sasaran," ujarnya. 

Kemudian, sektor bidang ekonomi, kata dia, diperlukan penyediaan dana  untuk pemulihan ekonomi terutama stimulus bagi pelaku UMKM, para petani, nelayan.
"Perlu diupayakan pembukaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang cukup besar di daerah ini,  penyediaan sarana prasarana pendukung bagi aksesibilitas bagi pelaku ekonomi menuju pusat pertumbuhan ekonomi. Hal lain adalah mengupayakan  pemerataan ekonomi di seluruh wilayah," jelasnya. 

Selain itu, DPRD juga memberikan rekomendasi dari sektor pertanian dalam arti luas. Kata dia, cold storage di pulau Nunukan harus dimaksimalkan dalam pengoperasianya. Selain itu, optimalisasi sumber pendapatan lewat hasil laut dan pertanian, maka diharapkan agar pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap sumber daya nelayan dan penyuluh pertanian lapangan.

"Kita ketahui bersama bahwa komoditi rumput laut merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, oleh karena itu maka perlu mendapat perhatian terkait pembinaan bagi pembudidaya rumput laut, penanganan  rumput laut basah, stabilitas harga, serta dukungan pemasaran baik didalam negeri maupun diluar negeri," tambahnya. 

Untuk sektor pariwisata, Andre menegaskan pemerintah melalui OPD terkait harus bisa melakukan trobosan dalam hal promosi pariwisata yang menarik dengan memanfaatkan media sosial sehingga keberadaan sektor pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan juga bisa mendongkrak kunjungan turis lokal maupun manca Negara.

"Penyelenggaraan kepariwisataan didaerah ini bukan hanya menjadi tugas salah satu OPD saja, tetap dibutuhkan konektifitas dan sinergitas  antar OPD sehingga pariwisata dapat dinikmati dan bisa memberikan pendapatan bagi daerah," bebernya.

Untuk sektor Pemberdayaan masyarakat dan desa, kata dia, Pemkab diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana desa sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.  

"Tentunya dalam penggunaan dana desa tersebut  tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Hal lain yang perlu juga dilakukan  adalah   pembinaan terhadap perangkat desa guna meningkatkan kinerja aparat desa," bebernya. 

Terakhir, sektor pelayanan publik, pelayanan kebersihan dan pemadam kebakaran. Menurutnya disektor ini, Pemkab dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan agar mengacu pada standar pelayanan minimal.

"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menghasilkan kepuasan masyarakat," tuturnya. 

Bahkan, pihaknya juga mengharapkan Pemkab  dapat menyediakan pelayanan kebersihan kota di beberapa wilayah  serta tersedianya sarana prasana persampahan yang memadai.

Sementara, mengenai penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, kata dia, paling tidak Pemkab dapat mengalokasi anggaran untuk perbaikan peralatan kebakaran serta penyediaan hidran air  yang ditempatkan dititik rawan kebakaran.

"Selain itu, masih banyaknya permasalahan pertanahan terutama asset pemerintah daerah, maka diharapkan agar pemerintah daerah dapat membuat sertifikat atas tanah milik pemerintah daerah," pungkasnya. (*)