Lima Fraksi DPRD Apresiasi Dua Raperda Pemkab Nunukan

Lima Fraksi DPRD Apresiasi Dua Raperda Pemkab Nunukan

NUNUKAN - Dua raperda yang diajukan Pemkab Nunukan mendapatkan apresiasi dari lima fraksi DPRD. Apresiasi itu disampaikan dalam pandangan umum paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa dan wakilnya, Senin (23/8/2021).

Dalam agenda itu, tampak pula dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah dan jajaran OPD serta 20 anggota DPRD Nunukan. 

Secara umum, lima fraksi DPRD memberikan dukungannya dan apresiasi terhadap dua raperda Pemkab Nunukan. Namun begitu ada beberapa cacatan, saran maupun masukan dari berberapa fraksi untuk Pemkab Nunukan. 

Melalui Juru Bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan, Kanain Korneles mengatakan usulan dua raperda ini merupakan upaya Pemkab Nunukan yang tak henti-hentinya membenahi birokrasi di Kabupaten Nunukan. 

"Fraksi Hanura sangat apresiasi sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi scluruh masyarakat Kabupaten Nunukan," jelasnya. 

Dalam mengoptimalkan penyelenggara pemerintah daerah sebagimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kata dia, sangat diperlukan penyederhanaan birokrasi.

"Khususnya dalam melakukan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan derah dengan didukung oleh perangkat daerah yang profesional, proposional, efektif dan efisien," jelasnya. 

Dia menegaskan penyederhaan ini juga sudah disampaikan Presiden dalam sidang MPR pada 20 Oktober lalu, yang menghendaki adanya perubahan konkrit dalam reformasi birokrasi, salah satunya penyederhanaan struktur birokrasi. 

"Kita ketahui, Pemkab Nunukan sudah beberapa kali melakukan perombakan atas OPD di Kabupaten Nunukan. Jadi, harapan kami perobakan yang dilakukan OPD kali ini dapat mencapai terget sesuai yang diharapkan, sehingga pemerintahan dapat berjalan baik dan tertib serta terus berupaya untuk tetap meningkatkan kinerja ASN," sebutnya. 

Untuk raperda tentang perusahan umum daerah air minum Tirta Taka, kata dia, fraksi Hanura sangat mrnyambut baik dengan harapan perusahan air minum ini yang berada di Kabupaten Nunukan dapat terus berkembang dan memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.

"Dengan adanya perubahan ini, kita berharap Perusahaan Air Minum Kabupaten Nunukan ini dapat memberikan konstribusi besar terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Nunukan kedepan. Pada prinsipnya, fraksi Hanura selalu memberikan surport dan dukungan selama demi kepentingan masyakarakat Kabupaten Nunukan," tuturnya. 

Sementara apresiasi juga diungkapkan fraksi Demokrat yang dibacakan melalui juru bicaranya, Robinson Totong. Untuk raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah, kata dia, fraksi demokrat penggabungan ataupun pegeseran organisasi harus benar-benar ditinjau dari segi fungsi, tugas, maupun kineja secara rasional.

"Kita menyarankan agar pembentukan OPD harus mempertimbangkan jumlah kebutuhan bidang, seksi yang ada pada dinas atau badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada. Begitu juga perubahan OPD harus dibarengi dengan uraian tugas pokok dan fungsi secara jelas dan detail," terangnya. 

Tak hanya itu, fraksi demokrat juga meminta kepada Pemkab dalam hal penempatam pejabat struktutal dan fungsional harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas, kompeten, serta memiliki kemampuan dibidangnya sesuai latar belakang pendidikan yang tepat. 

Untuk raperda tentang perusahan umum daerah, kata dia, fraksi demokrat meminta sebelum disahkan harus menjelaskan sejauh mana capaian kinerja pihak PDAM selama ini. "Kami juga meminta dalam raperda itu diharus disertakan point-point aturan yang mengikat," bebernya. 

Selain itu, fraksi demokrat juga berharap agar dengan perubahan status bisa berdampak positif pada pelayanan air bersih. "Fraksi demokrat siap untuk melakukan pembahasan berkesinambungan untuk mensuksekan pembahasan dua raperda," jelasnya. 

Untuk pandangan fraksi PKS yang dibacakan Ina Anggraini, mengungkapan untuk raperda pembentukan dan susuan perangkat daerah tetap memperhatikan efesiensi dan tata kerja yang jelas. "Catatan, OPD dibentuk untuk membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintahan," sebutnya. 

Untuk raperda tentang perusahan umum daerah, kata dia, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah yang terus berupaya meningkatkan PAD. "Kami juga berharap agar pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum betul betul dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi GKP yang memberikan apresiasi terhadap dua raperda itu.  Fraksi GKP berharap raperda penyederhanaan birokrasi bisa meningkatkan mutu  pelayanan terhadap masyarakat lebih baik. 

Begitu raperda perusahan umum daerah air minum, GKP menilai sumber air sangat diperlukan bagi kehidupan. GKP juga berharap raperda ini bisa menjadi Pelayanan Publik Barupemerintahan moder untuk memenuhi tuntutan keinginan dan kebutuhan publik menjadi efisien dan tepat waktu. 

Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah standar pelayanan. Dengan adanya standar pelayanan, akan sangat menjamin akses yang sama dari setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan.

Begitu juga fraksi PPN yang menyatakan pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan upayapemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Sehingga, adanya penerapan perda ini nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam segala urusan tidak lagi berbeli-belit dan dapat ditangani secara cepat dan tepat dengan adanya penyederhanaan birokrasi. 

Untuk raperda perusahan umum air minum,fraksi PPN berharap Pemkab dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan profesional. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta agar dapat membangun kembali Perusahaan Air Minum (PAM) yang belum dapat di fungsikan di Desa Pembeliangan, Sebuku, karena masyarakat sangat membutuhkan tersedianya air bersih yang sehat dan layak untuk di konsumsi.(ITn)