Lima Fraksi DPRD Nunukan Puji WTP Pemkab, Tapi Ada Catatan!

Lima Fraksi DPRD Nunukan Puji WTP Pemkab, Tapi Ada Catatan!

NUNUKAN - Lima fraksi DPRD Nunukan memberikan apresiasi terhadap prestasi Pemkab Nunukan telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara enam tahun berturut-turut. 

Apresiasi itu dituangkan dalam  pemandangan umum fraksi DPRD atas Penyampaian Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam rapat paripurna yang pimpin oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, bersama dua wakil ketua, Selasa (6/7/2021).

Juru Bicara Fraksi Hanura, Hj Nikmah mengungkapkan Pemkab Nunukan sejuah ini sudah bekerja sekuat tenaga untuk mencapai hasil maksimal. Salah satunya, prestasi WTP yang harus dipertahankan Pemkab Nunukan.

Namun begitu, fraksi Hanura juga memberikan beberapa catatan diantaranya, pemerintah harus tetap fokus kepada RPJMD yang telah disekapati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

"Khususnya, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para masyarakat Nnukan yang kesulitan perekonomi ditengah pandemi Covid-19," ungkapnya. 

Begitu juga PAD, kata dia, hal ini perlu dijadikan PR bagi Pemkab untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah yang ada di kabupaten Nunukan sehingga bisa mencapai target.

"Untuk pendapatan kluster, pandangan Hanura perlu dijadikan cacatan bersama bahwa imbas pendapatan kluster tidak terpenuhi dapat menjadi beban hutang daerah di tahun yang akan datang,"jelasnya. 

Sementara Juru Bicara Fraksi Demokrat, Gat mengatakan dalam pandangan umum fraksi tak melulu harus bicara angka. "Karena dalam LJPj semua angka sudah diketahui, naik atau turun angka karena pandemi Corona. Kita semua tahu dan memaklumi," terangnya. 

Namun begitu, dia menjelaskan ada kondisi luar biasa yang dihadapi negara termasuk di daerah daerah.

"Tetapi kami mengajak kita bicara ke depan, bicara bagaimana agar daerah kita bisa bangkit kembali. Bagaimana daerah kita tetap suvive. Jangan sampai karena Pandemi Corona yang tidak kita semua ketahui kapan berakhir, kapan berlalu menghantui kehidupan kita," ujarnya. 

Menurutnya, ada beberapa saran untuk pemerintah yang menjadi catatan penting untuk penangana kedepannya. 

Pertama, bidang kesehatan. Kata dia, angka kasus aktif di Nunukan semakin tinggi. "Ini warming bagi kita semua untuk meningkat kewaspadaan. Perlu ditingkatkan sinergitas antar semua komponen masyarakat," tambahnya.

Kemudian, bidang pendidikan, selama pandemi ini, kebijakan belajar daring (dalam jaringan) merupakan kebijakan nasional dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Tetapi ada fakta lain, dimana sebagian daerah di Indonesia, termasuk daerah kita Nunukan belum terjangkau jaringan atau luar jaringan (luring). Ini fakta dan kenyataan yang kita hadapi.

"Artinya sebagai pemerintah daerah yang mengayomi daerah ini --- ini adalah masalah yang harus kita cari solusinya segera. Sebab kita tidak tahu kapan pandemi berakhir dan kapan kebijakan sekolah tatap muka kembali normal," jelasnya. 

Bidang Ekonomi Mikro (UMKM)  kata dia, banyak masyarakat yang terdampak akibat Corona. Kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan menurun, dan sebagainya. 

"Oleh sebab itu, kebijakan anggaran kita di masa mendatang harus memberi harapan hidup kepada masyarakat menengah ke bawah. Harapan untuk bangkit kembali dari keterpurukan" jelasnya. 

Begitu juga bidang pertanian,  perkebunan, perikanan, tenaga kerja, sosial, dan keuangan, diperlukan penanganan serius sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. 

 

BACA JUGA : Paripurna, Ini Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

 

Hal yang sama juga diuangkapkan Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Krislina. Fraksi PKS memberikan apresiasi kinerja pemerintah yang mendapatkan WTP secara enam tahun berturut-turut. "Namun efek WTP ini harus lah dirasakan langsung masyarakat," bebernya. 

Selain itu, kata dia, PKS berpendapat Pemkab Nunukan sangat sulit sekali memproyeksi gol program. Itu dikarenakan SPD yang tidak cair. 

"Padahal rata-rata realiasi pendapatan, lumayan. Kami menyarankan agar kembali menggunakan aggaran khas agar OPD bisa berprogram yang sudha direncanakan," jelasnya. 

Juru Bicara Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Joni Sabindo mengungkapkan ada beberapa hal untuk bahan evaluasi terhadap raperda APBD 2020.

Pertama, mengapresiasi atas capaian pemerintah daerah. Sebab, PAD yang ditargetkan Rp104 miliar dan teralisasi Rp129 miliar. 

"Tentunya ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik, namun ada masukan dan kami berharap kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan target pendapatan berdasarkan realisasi yang telah di capai pada tahun anggaran sebelumnya bahkan lebih dari capaian realisasi untuk tahun anggaran selanjutnya, bukan hanya berpatokan pada target sebelumnya," jelasnya.

Sebagai bahan evaluasi terhadap Target dan Realisasi pada Pendapatan Transfer yang awalnya ditargetkan sebesar Rp. 1 Trilyun 13 Milyar sekian sementara Realisasi sebesar Rp. 936 Milyar sekian, atau 92,43%, kata dia, tidak adanya keseimbangan antara target dan realisasi pada Pendapatan Transfer akan berimbas terjadinya utang pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan.

"Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja seluruh OPD yang ada, sehingga target bisa tercapai paling tidak minimal 99% ataupun bisa sampai 100%, sehingga tidak menimbulkan utang," jelasnya. 

Target Lain-lain Pendapatan Sah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp. 285 Milyar sekian sementara realisasi sebesar RP. 288 Milyar sekian atau 100,74%, kata dia, ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik, dimana realisasi bisa melebihi target pendapatan, kiranya hal ini bisa menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan target pendapatan berdasarkan realisasi yang telah dicapai bahkan bisa melebihi realiasi pendapatan sebelumnya.

"Diharapkan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan keadilan dan pemerataan pembagunan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nunukan melalui APBD, khususnya di wilayah 3, karena selama ini pembagaian APBD menurut fraksi kami belum berkeadilan, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) sebagian besar bersumber dari wilayah 3," tuturnya. 

Terakhir, Juru Bicara Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Welson mengatakan selamat atas raihan WTP Pemkab Nunukan. "Disini tergambar OPD menjalanakan kinerja dan terus konsisten pemtahankan WTP. Kita harap pembahasan ini segera dirampungkan agar busa masuk ke tahapan selanjutnya," pungkasnya.(ITn)