Masih Banyak Anak di Nunukan Kena Stunting

Masih Banyak Anak di Nunukan Kena Stunting


NUNUKAN -  Upaya Pemkab untuk terus menurunkan angka stunting di Kabupaten Nunukan hingga kini masih terus dilakukan.

Hal ini dilihat dari rembuk stunting dan Desiminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Kabupaten Nunukan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah di lantai V Kantor Bupati, Kamis (29/9/2020) pagi.

Kegiatan ini juga tampak dihadiri Sekretaris Daerah Serfianus, Kepala Bappeda Litbang Raden Iwan Kurniawan, perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala OPD Nunukan, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Wabup Nunukan H Hanafiah menegaskan jumlah balita sasaran di Kabupaten Nunukan pada tahun 2021 sebanyak 11.967 anak. Dimana, jumlah balita pendek dan sangat pendek sebanyak 1.927 anak atau 16,10 % dari total balita yang ada. 

Kondisi tersebut menjadi tantangan untuk diselesaikan pada tahun mendatang mengingat Presiden Republik Indonesia menetapkan target 14% pada tahun 2024. 

"Untuk itu selaku kepala daerah saya sangat mendukung dilaksanakannya aksi ke-3 konvergensi percepatan penurunan stunting (KP2S)," ujarnya.

Kegiatan Rembuk stunting ini, kata dia, merupakan suatu kegiatan preventif mengantisipasi bertambahnya balita stunting dan strategi penanganannya secara komprehensip sekaligus merupakan salah satu aksi dari konvergensi percepatan penurunan stunting.

"Karena, kita tahu bersama stunting ini menjadi salah satu isu nasional. Karena terjadi kondisi gagal tumbuh pada anak, baik pertumbuhan tubuh maupun otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek  dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir," tambahnya.

Stunting juga memberikan dampak buruk pada anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dimana, jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya serta gangguan terintegrasi di Kabupaten Nunukan.

"Melalui momentum ini saya  sangat berharap komitmen kita bersama, agar hasil dari rembuk stunting ini disusun rencana intervensi spesifik maupun sensitif", tuturnya.

Hanafiah juga berharap kepada pimpinan perangkat daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa agar segera melakukan mobilisasi dan penanganan kepada penderita stunting, bahkan lebih jauh apabila menemukan kondisi masyarakat yang belum tertangani seperti penderita gizi buruk agar dapat segera mengambil tindakan cepat. (ITn/prokompim)