Pengawas dan Tim Verifikator tak Imbang, Bawaslu Siapkan Strategi

Pengawas dan Tim Verifikator tak Imbang, Bawaslu Siapkan Strategi
Bawaslu Nunukan saat memetakan indeks kerawan dalam tahapan verifikasi faktual, Jumat (19/6).

NUNUKAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan kini menyiapkan strategi untuk menghadapi tahapan verifikasi faktual nantinya. Hal ini dikarenakan tim pengawas dan tim verifikator tidak imbang.

Ketua Bawaslu Nunukan, Moch Yusran mengaku dengan kondisi seperti ini maka pihaknya tidak bisa melakukan pengawasan melekat (Waskat). "Nah, ini teman-teman sedang menyusun strategi dalam verfikasi faktual ini. Kita lagi memetakan daerah yang rawan," pungkasnya.

Terlebih lagi, dengan wabah pandemi yang membuat pihaknya harus ektra hati-hati saat berada di lapangan. "Kita petakan desa-desa yang pendukung banyak. Sementara jumlah dukungan terbanyak berada di Nunukan. Inilah sekarang kita kerja keras karena kita tidak bisa melakukan waskat secara ketat," ungkapnya.

Beda halnya, kata dia, jika tim pengawas sebanding dengan tim verifikator maka bisa dilakukan verifikasi one by one atau waskat. "Artinya, hanya daerah rawan kita lakukan waskat. Makanya kita menyusun strategi dan pemetaan daerah rawan. Apalagi,  Nunukan, Sebatik, dapil Tiga jumlah penduduknya sangat banyak," tuturnya.

Menurutnya, verfikasi faktual ini harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut hak seorang yang mendukung dan tidak mendukung. Begitu juga bagi calon yang berhak mendapatkan dukungan.

Dalam verifikasi ini, kata dia, nantinya tim verifikator membawa dokumen pendukung, kemudian calon pendukung ini akan diminta KTP asli. Kemudian, dilanjutkan dengan menanyakan apakah yang bersangkutan betul mendukung bakal calon ini atau tidak.

"Kalau tidak mendukung, maka KPU akan menyodorkan form untuk ditanda tangani oleh pendukung tersebut bahwa tidak mendukung. Memang, dalam PKPU 1 tahun 2020, kalau dia tidak mendukung dan dia tidak mau menandatangi form yang diberikan KPU maka dia tetap memenuhi syarat (MS). Kecuali, ada panwas di lapangan ikut dan membuat kesaksian tertulis maka yang berangakutan tidak memenuhi syarat (TMS)," ujarnya. 

Karena, kata Yusran, hal ini akan berdampak pada bawaslu nantinya jika tidak dilakukan dengan tidak benar. "Bola panas ini bisa ke kita. Jadi kita samakan prespsikan dengan KPU," tuturnya.

Untuk data pendukung calon persorangan balon gubernur dan wakil gubernur yakni H Abdul Hafid Achmad dan Makinun Amin, kata dia, sudah diterima dari Bawaslu Provinsi. Jumlahnya mencapai 30.086 pendukung termasuk yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Selanjutnya, tanggal 24 Juni, data ini kita berikan kepada jajaran pengawas dari tingkat kecamayan hingga kelurahan/desa. Ini nanti jadi data yang akan diverikasi faktual yang dibentuk pihak KPU, " terangnya Jumat (19/6).

Lanjut Yusran, dari 30.086 pendukung ini hanya sekitar 27 ribu pendukung yang memenuhi syarat. Sisanya tidak. "Ini, kita lagi bersihkan mana data yang MS dan TMS. Untuk sementara ini masih ada 27 ribu. Dan inilah yang nantinya akan diverifikasi faktual di lapangan," pungkasnya.(*)