Sampaikan LKPj 2019, Bupati Umumkan Raihan WTP

Sampaikan LKPj 2019, Bupati Umumkan Raihan WTP
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura saat menyampaikan laporan penanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2019 di DPRD Nunukan, Selasa (23/6/2020).

NUNUKAN - Mendapat penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, tak membuat Pemkab Nunukan lengah. Hal itu dikarenakan masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Pernyataan ini diungkapkan Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid dalam paripurna penyampaian laporan  pertanggungjawab APBD 2019 di DPRD Nunukan, Selasa (23/6/2020) siang.

Dalam sambutannya, Laura juga menjelaskan laporan keuangan daerah ini telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Kaltara. Hasilnya, kata dia, Nunukan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"WTP ini penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dan ini yang kelima kali secara berturut-turut kita terima," terangnya saat menyampaikan laporannya.

Untuk itu, dia meminta kepada DPRD agar bisa menyikapi laporan APBD 2019 ini dengan penuh kearifan sekaligus memberikan solusi-solusi konstruktif yang dapat dijadikan masukkan pemerintah sebagai kami eksekutif dalam membangun Kabupaten Nunukan.

"Memang, masih ada beberapa kekurangan yang harus dijadikan perhatian untuk diperbaiki. Untuk itu, kita harap bersama DPRD bisa saling melengkapi untuk membangun daerah," tuturnya.

Laura menjelaskan dalam kebijakan umum APBD tahun 2019 mengacu pada RPJM yang telah diterjemahkan melalui usulan program atau kegiatan prioritas oleh SKPD  yang tertuang dalam RKPD.

"RPJM diarahkan dalam pencapaian sasaran pokok pembangunan yang mendukung nilai tambah sektor sektor ekonomi. Yang tentunya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah," terang Laura saat menyampaikan sambutan dalam paripurna.

Sementara alokasi APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2019 mencapai Rp 1.373.862.433.759,4 atau Rp1,3 triliun. Alokasi anggaran ini dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemeritah kabupaten Nunukan.

Dalam Rp1,3 triliun ini diantaranya, pendapatan yakni target pendapatan dan transper daerah sebesar Rp1.373.862.433.759,49 atau Rp1,3 triliun dan dapat teralisasi sebesar Rp 1.210.576.410.412,97 atau Rp1,2 triliun atau 88,11 persen. Ini terdiri target pendapat asli daerah Rp 111.331.435.000.2 dan teralisasi 104.841.009.340,75 atau sekitar 94,17 persen.

Untuk target pendapatan transfer Rp1.042.183.931.957,49 dan teralisasi  882.872.516.041,39 atau 84,71 persen. Sedangkan untuk target lain lain pendapatan yang sah sebesar Rp220.347.066.000,00 dan teralisasi  Rp 222.862.795.030,83 atau 101,14 %.

Kemudian belanja dan tranfer bantuan keuangan ke desa dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.384.690.269.397,33 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.202.701.621.282,31. Belanja ini terdiri dari belanja operasi seperti belanja pengawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp 853.827.989.625,05 dengan realisasi Rp 755.756.412.514,85 atau 88,51 %.

Kemudian belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bagunan dan belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya yang dianggarkan Rp 255.368.260.235,37 dengan realisasi Rp 183.102.782.952,35 ata 71,70 persen.

Untuk belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp 3.500.000.000,00 namun teralisasi Rp 525.912.960,00 atau 15,03 persen. Untuk tranfer bantuan keuangan ke desa tahun 2019 dianggarkan Rp 271.994.019.536,91 dengan realiasi Rp 263.316.521.855.11 atau 96,81 persen.

Kemudian ada pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yaitu penggunaan Silpa yang dianggarkan sebesar Rp 13.827.835.637.84 dengan realiasi Rp 25.943.094.764,59 atau 187,62 persen. Dan pengeluaean pembiayaan yaitu penyertaan modal pemerintah yang dianggarkan Rp 3. 000.000.000,00 dengan realisasi Rp 3.000.000.000,00 atau 100 persen.(*)