JABARONLINE.COM - Bencana bukan hanya urusan pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, saat menghadiri langsung rangkaian kegiatan penanganan bencana di Cisolok.
Hamzah menilai bahwa pendekatan baru pemerintah melalui Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) harus didukung penuh karena menyatukan kerja berbagai lembaga agar warga terdampak dapat bangkit lebih cepat.
Kehadiran Hamzah di lokasi bencana menjadi bagian dari kolaborasi lintas instansi dalam memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa koordinasi yang solid antara pusat dan daerah akan mempercepat pemulihan warga yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, yang turun langsung ke Kampung Pamokoan, Desa Sukarame, pada Kamis (27/11/2025), menjelaskan bahwa pemerintah kini tengah menggeser pendekatan penanganan bencana menuju sistem yang lebih responsif dan terintegrasi. PSA, kata Muhaimin, dirancang untuk memastikan warga tidak kembali terjerumus ke kerentanan ekonomi setelah bencana.
Menurut Muhaimin, apa yang dilakukan berbagai pihak di Sukarame—mulai dari pemerintah daerah, relawan, hingga sektor swasta—menjadi contoh bagaimana pemulihan bisa berjalan cepat bila semua elemen bergerak bersama.
Ia menyoroti pembangunan rumah warga yang rusak, yang berhasil diselesaikan lebih cepat melalui kerja kolektif.
Muhaimin juga menegaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menjadi dasar penataan ulang sistem perlindungan sosial nasional.
Mulai dari pendataan kependudukan, layanan bantuan sosial, jaminan perlindungan dasar, hingga pemulihan ekonomi, seluruhnya ditata ulang agar tidak tumpang tindih.
Bencana yang melanda Kampung Tugu Cikahuripan dan Desa Sukarame menyebabkan lebih dari tiga ribu penduduk terdampak.
Selain kerusakan hunian, pemerintah menemukan ratusan keluarga yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, sehingga memerlukan penanganan cepat agar mereka dapat mengakses layanan bantuan.
Sebagai langkah awal pemulihan, bantuan diberikan berupa pembangunan dan perbaikan rumah, pemasangan bronjong untuk memperkuat struktur tebing, pembenahan akses jalan, penanaman pohon keras, hingga pembagian paket kebutuhan pokok bagi warga yang kehilangan sumber pendapatan.
Hamzah Gurnita menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi siap mengawal seluruh proses agar pemulihan masyarakat berjalan efektif.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Warga harus kembali berdiri dengan kuat, dan itu hanya mungkin bila pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam irama yang sama,” ujarnya.***
