INFOTERKINI.ID - Wacana perombakan kabinet atau reshuffle pada April 2026 mulai menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Presiden Prabowo Subianto ditegaskan memiliki otoritas tunggal dalam menentukan komposisi menteri tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak manapun, termasuk partai politik pendukung.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia memberikan mandat penuh kepada kepala negara. Dilansir dari Kompas.com, hal ini berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang memerlukan proses konfirmasi dari parlemen sebelum seorang pejabat dilantik.
"Seluruh keputusan terkait susunan kabinet merupakan wilayah kekuasaan Presiden karena undang-undang telah menetapkannya sebagai hak prerogatif, sehingga beliau tidak wajib berbagi rencana dengan siapa pun," ungkap Fahri Hamzah.
Resmi Bekerja Sama, Perhutani Purwakarta dan PT Multi Optimal Sentosa Perkuat Kelestarian Hutan
Fahri menambahkan bahwa menjaga kerahasiaan rencana reshuffle sangat krusial demi menjamin stabilitas kinerja di jajaran pemerintahan. Menurutnya, Presiden sebaiknya tidak mengumumkan rencana perombakan tersebut sebelum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan resmi.
"Berbeda dengan di Amerika Serikat yang mengenal sistem konfirmasi di mana calon harus dikirim ke Kongres untuk disetujui, di Indonesia Presiden bisa melakukan perombakan kapan saja," ujar Fahri Hamzah.
Mengenai mekanisme evaluasi kinerja, Fahri merujuk pada prinsip kepemimpinan Prabowo yang lebih mengedepankan dialog. Meskipun terdapat aturan mengenai pemberian tiga kali peringatan bagi menteri yang bermasalah, penilaian akhir tetap menjadi hak mutlak Presiden.
"Menjaga kerahasiaan rencana tersebut adalah hak beliau, dan menurut saya sebaiknya tidak dibagikan kepada siapa pun karena itu sepenuhnya merupakan wilayah Presiden," kata Fahri Hamzah.
Mantan politisi PKS ini juga menghimbau agar para pembantu Presiden tetap fokus menjalankan tugas masing-masing secara profesional. Ia meyakini bahwa Presiden sangat menghargai dedikasi para menterinya meskipun menetapkan target pencapaian yang sangat tinggi.
"Pak Prabowo bukanlah sosok yang kejam, beliau adalah tipe pemimpin yang mengedepankan diskusi, jadi yang terpenting adalah bekerja dengan benar dan lurus," kata Fahri Hamzah.