INFOTERKINI.ID - Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, telah mengumumkan secara resmi kerangka kerja prioritas yang akan dilaksanakan oleh lembaganya pada tahun 2026. Pengumuman ini menjadi penanda penting mengenai arah dan fokus pembangunan IKN ke depan.
Pengumuman peta jalan prioritas tersebut disampaikan dalam sebuah forum resmi yang diselenggarakan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Agenda ini merupakan bagian integral dari proses pengawasan legislatif terhadap progres pembangunan ibu kota baru.
Rapat kerja (raker) yang membahas peta jalan krusial ini berlangsung pada hari Senin, 30 Maret 2026. Pertemuan tersebut menjadi momen strategis untuk menyelaraskan visi antara eksekutif OIKN dan fungsi pengawasan DPR RI.
Fokus utama dari peta jalan prioritas tahun 2026 tersebut adalah suksesnya proses pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke wilayah IKN. Langkah ini menandakan fase operasionalisasi pemerintahan di jantung Nusantara semakin dekat.
Selain pemindahan ASN, peta jalan tersebut juga menggarisbawahi ambisi besar OIKN untuk mentransformasikan IKN menjadi sebuah superhub ekonomi regional. Visi ini bertujuan menjadikan IKN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pengumuman peta jalan prioritas yang akan dilaksanakan oleh lembaganya pada tahun 2026 mendatang," ujar Basuki Hadimuljono, mengonfirmasi kerangka kerja lembaga di hadapan Komisi II DPR RI.
Pengumuman ini, dilansir dari JABARONLINE.COM, menegaskan komitmen OIKN untuk memenuhi target waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ini mencakup aspek infrastruktur dasar hingga penyiapan ekosistem pendukung.
"Pengumuman peta jalan prioritas tersebut disampaikan dalam sebuah forum resmi yang diselenggarakan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)," tambah narasumber terkait agenda raker tersebut.
Raker pada 30 Maret 2026 tersebut menjadi wadah untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis telah terencana matang dan mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Ini krusial untuk kelancaran proyek nasional.
