JABARONLINE.COM - Gelombang tuntutan mengguncang Kabupaten Bogor! Pandawa 5 Kabupaten Bogor, sebuah organisasi relawan Prabowo, lantang menyuarakan kegelisahan mereka terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mereka mendesak Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kabupaten Bogor untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap BUMDes di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Aroma tak sedap tercium, indikasi penyalahgunaan dana desa santer terdengar.
Ketidakpercayaan publik kian menguat seiring banyaknya laporan yang masuk. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi desa, beberapa BUMDes justru diduga menjadi lahan basah oknum-oknum tak bertanggung jawab. Hal inilah yang mendorong Pandawa 5 untuk bergerak cepat.
"Temuan dan aduan yang kami terima menunjukkan adanya ketidaktransparanan dan penyalahgunaan dana desa di beberapa BUMDes di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, kami mendesak Inspektorat dan BPKP untuk segera melakukan audit," kata Ketua Pandawa 5 Kabupaten Bogor.
Tuntutan Pandawa 5 bukan tanpa alasan. Mereka ingin kebenaran terungkap, siapa saja yang bermain api dengan uang rakyat harus bertanggung jawab. Lebih dari itu, audit ini diharapkan menjadi momentum untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan desa, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini diidam-idamkan.
Tuntutan Pandawa 5 Kabupaten Bogor:
- Segera lakukan audit terhadap BUMDes di Kabupaten Bogor
- Transparansi pengelolaan keuangan desa
- Tindaklanjuti temuan dan aduan masyarakat
- Tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Reaksi Inspektorat dan BPKP:
Gayung bersambut! Desakan Pandawa 5 rupanya telah sampai ke telinga para pengawas keuangan daerah. Inspektorat dan BPKP Kabupaten Bogor menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan audit terhadap BUMDes yang bermasalah.
"Kami akan segera melakukan audit dan menindaklanjuti temuan dan aduan yang ada," kata pejabat Inspektorat Kabupaten Bogor. (Ucu)
