Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini tengah gencar melakukan akselerasi pemberian label halal bagi seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, guna memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan melalui jaminan produk yang kredibel. Upaya tersebut menjadi prioritas utama demi memastikan masyarakat mendapatkan kepastian keamanan pada setiap produk yang mereka konsumsi.
Agenda besar ini dibahas secara intensif dalam pertemuan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di Pendopo Delta Wibawa pada Senin (2/3/2026). Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi proses sertifikasi agar lebih cepat dan efisien. Koordinasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk mewujudkan target jaminan produk halal secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Subandi memberikan apresiasi tinggi terhadap eksistensi kawasan industri halal Safe n Lock yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif di Sidoarjo. Keberadaan kawasan industri ini dianggap sebagai bukti nyata kesiapan daerah dalam mendukung ekosistem produk halal di level regional. Meski program sertifikasi melalui Dinas Pertanian sudah berjalan, penguatan kolaborasi antar instansi tetap diperlukan guna memaksimalkan hasil di lapangan. "Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa industri halal sudah ada di Sidoarjo," ungkap Subandi saat memberikan keterangan resmi di hadapan awak media. Beliau secara terbuka menghimbau para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat untuk segera melakukan pendaftaran demi kepastian hukum. Langkah ini dipandang sangat krusial mengingat mayoritas penduduk Sidoarjo adalah Muslim yang sangat teliti terhadap kehalalan produk.
Melalui sertifikasi halal yang masif, produk-produk UMKM Sidoarjo diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dengan standar kualitas yang terjamin. Kebijakan ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah strategi untuk meningkatkan nilai tawar produk lokal di mata konsumen. Kepercayaan publik diprediksi akan meningkat signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah produk yang telah tersertifikasi secara resmi.
Bupati telah menginstruksikan sinergi ketat antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Fokus utama saat ini adalah melakukan pendataan mendalam untuk memetakan pelaku usaha mana saja yang sudah atau belum mengantongi sertifikat. Validasi data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam menyusun intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi para pengusaha.
Percepatan label halal ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo agar lebih kompetitif di masa depan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, para pelaku UMKM diharapkan memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya standarisasi produk. Sidoarjo kini bersiap menjadi barometer pengembangan industri halal yang tangguh dan berkelanjutan di Jawa Timur.
Sumber: Portal7
