JABARONLINE.COM — Rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi tiga wilayah kembali memanas. Mantan Wakil Bupati Sukabumi periode 2000–2005, H. Ucok Haris Maulana Yusuf, mengeluarkan pernyataan keras agar panitia pemekaran tidak melangkah sembarangan sebelum penyelesaian persoalan mendasar: penataan Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu.
Ucok menegaskan, wacana pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan (Pajampangan) sah-sah saja, namun prosesnya harus berangkat dari fondasi yang benar, Minggu, 16 November 2025.
“Pemekaran itu kebutuhan. Tapi sebelum bicara pecah wilayah, lihat dulu masalah besar yang belum tersentuh: ibu kota induk belum tertata. Lahan yang dulu kami siapkan sekitar 400 hektare sekarang tercerai-berai jadi milik pribadi, kelompok, bahkan perusahaan. Itu harus diselesaikan lebih dulu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dirinya mendampingi Bupati Maman pada 2000–2005, proses pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Sukabumi ke Palabuhanratu sudah dimulai. Namun hingga empat kepemimpinan berganti, hasilnya masih jauh dari harapan.
“Dari era Pak Sukma, Pak Marwan, sampai Pak Asjap hari ini, saya belum melihat progres signifikan. Ibu kota kabupaten itu pondasinya pemekaran. Kalau induknya saja belum beres, bagaimana mau membangun utara dan selatan?” ujarnya.
Ucok menyatakan bahwa lokasi ibu kota bagi kabupaten baru juga harus diputuskan secara tegas, bukan sekadar wacana.
“Utara mau di mana ibu kotanya? Selatan mau di mana? Jangan sampai nanti malah saling tarik menarik. Induk di Palabuhanratu dulu harus jelas, baru kita bicara pembentukan daerah baru,” tambahnya.
Pembangunan Masa Lalu Tidak Konsisten Dilanjutkan
Ucok menyinggung bahwa pada masa pemerintahannya, berbagai proyek strategis sudah mulai dibuka untuk membuka akses dan mengurangi disparitas wilayah. Mulai dari jalan alternatif Nagrak–Jelegong, jalur Cicurug, pembukaan jalan menuju Sagaranten, Lengkong Mataram, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
Namun banyak program yang menurutnya tidak diteruskan secara optimal.
“Contoh pendidikan internasional di Cikembang, itu kami bangun jadi role model. Sekarang malah jadi kantor dinas. Rumah Sakit Jampang Kulon dibangun dengan perjuangan berat, tetapi kini berstatus milik provinsi. Banyak yang tidak dilanjutkan secara konsisten,” jelasnya.
Ucok juga kecewa dengan penempatan proyek PLTU di wilayah yang dahulu dirancang untuk pusat pemerintahan.
“Saya orang Palabuhanratu. Ikut memindahkan ibu kota. Jadi ketika wilayah yang direncanakan untuk pusat pemerintahan malah dipasangi PLTU, ya tentu kecewa. Karena itu bukan sesuai desain tata ruang awal,” katanya.
Ajak Panitia Utara–Selatan Bersatu
Ia meminta seluruh panitia percepatan pemekaran—baik dari wilayah utara maupun selatan—untuk duduk bersama menyamakan langkah.
“Bersatu dulu. Samakan pandangan. Jangan jalankan agenda sendiri-sendiri. Kita harus menuntaskan penataan ibu kota induk sebelum menentukan arah pemekaran,” tegasnya.
Ucok menekankan bahwa pemekaran hanya akan berhasil jika dilakukan dengan perencanaan matang, bukan dorongan emosional atau kepentingan kelompok.
“Masyarakat menunggu hasil, bukan perdebatan. Semua cita-cita bisa tercapai kalau ada kebersamaan. Tanpa itu, pemekaran hanya jadi rencana di atas kertas,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan pentingnya mengamankan aset, memperbaiki jaringan jalan, dan memperkuat infrastruktur pendidikan serta pelayanan publik sebagai bekal menuju Sukabumi yang benar-benar siap dimekarkan.***
