PT BHP tak Hadir, Masyarakat Kecewa, DPRD Minta Data Perusahan

PT BHP tak Hadir, Masyarakat Kecewa, DPRD Minta Data Perusahan

NUNUKAN - Konflik masyarakat di enam desa di Kecamatan Lumbis dengan perusahan PT. Bulungan Hijau Perkasa (BHP), akhirnya digelar dalam  hearing DPRD Nunukan, sekira pukul 10.00 WITA, Kamis (24/6/2021) pagi. 

Hearing ini dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Krislina dan H Andi Mutamir. Tak hanya itu, beberapa OPD Pemkab Nunukan juga tampak hadir. 

Keenam desa itu yakni Desa Taluan, Desa Lintong, Desa Pulu Bulawan, Desa Patal I, desa Patal II dan Desa Podong. Setidaknya, ada beberapa tuntutan masyarakat terhadap PT BHP tersebut. 

Pertama, pelaksanaan pembangunan kebun plasma 20 persen dari HGU. Kedua, pelaksanaan CSR perusahan terhadap enam desa. Ketiga, memperioritas tenaga kerja lokal. 

Kepala Desa Lintong, Darsono mengungkapkan sebenarnya permintaan masyarakat sangat sederhana. Sebab, hal itu sudah berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. 

"Karena selama ini perusahan tidak melaksanakan kewajibannya.  Ketika kami meminta, kami selalui diintimidasi dan dihadapkan dengan aparat-aparat kepolisian," ungkapnya. 

Dia menjelaskan perusahan ini sudah berjalan hampir 13 tahun sejak berdiri.  Artinya, kata dia, jika dihitung dalam 10 tahun berjalan, perusahan ini sudah menghasilkan. "Kalau perusahan merespon dengan baik, persoalan ini tidak sampai dalam hearing," bebernya. 

Dia juga mengaku kecewa lantaran pihak perusahan tak hadir. Padahal, pihak perusahaan lah yang seharusnya memberikan penjelasannya. "Tidak ada gunanya kita hearing. Ini perusahan nakal sudah karena tidak mematuhi panggilan DPRD," jelasnya. 

Jika dihitung, kata dia, ada sekitar 3.764,84 hektar lahan masyarakat seharusnya menjadi lahan plasma. "Kerugian masyarakat jika paparkan berdasarkan CSR dalam satu tahun itu kurang lebih Rp40 miliar. Ini kalau kita kalkulasi dalam CSR," tambahnya. 

Selain itu, dia mengaku perusahan seolah mempersulit anak-anak lokal untuk bekerja di perusahan tersebut. "Bahkan, kartu kuning yang kami keluarkan seakan tidak ada pengaruhnya. Contoh kemarin, ada belasan anak lokal mendaftar, mereka diberikan soal 50 pilihan ganda dan selesai dalam waktu 20 menit. Secara logika kan tidak mungkin. Saya hitung satu soal mereka hanya diberikan waktu 14 detik," bebernya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kades Taluan, Nasution. DiA mengatakan perusahan ini sejak lama beroperasi dan semua lahan sudah terbuka namun plasma tidak pernah ada di enam desa tersebut. 

"CSR sudah berjalan tapi tidak maksimal. Dan justru menimbulkan konflik masyarakat antar desa. Karena, dia menberikan CSR itu, bertahap setiap desa. Artinya, setiap tahun satu desa. Ini kan membuat konflik, karena di desa berebut mengajukan proposal itu," bebernya. 
Kemudian untuk tenaga kerja lokal, kata dia, seharusnya perusahan menerima masyarakat lokal bukan dari luar. "Kenyataan, perusahan tidak menerima bahkan pemerintah desa yang turun tangan mereka. Itu pun tidak diterima. Namun karyawan dari luar mereka terima tanpa kordinasi. sementara persoalan ini kan ada di wilayah kita," tambahnya. 

Dia menjelaskan luas HGU PT BHP lebih dari 6 ribu hektar dan dituntut 20 persen plasma.

"Kami tahu luas wilayahnya. Karena kami juga mantan karyawan disana. Itu ada 3 ribu lebih hektar lahan kita. Kalau di pesentasekan untuk setiap desa ada sekitar 600 hektar. Tapi, satu pokok sawit saja tidak ada, padahal kebun terbangun sudah seratus persen," jelasnya. 

Mengenai ketidakhadiran perusahan dalam hearing, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Krislina mengakui menerima surat resmi dari perusahan untuk permohonan penundaan jadwal hearing.

"Karena pihak perusahan saat ini tengah berada di luar daerah melakukan pertemuan. Kita tidak bisa berbuat banyak, karena ada mekanisme panggilan, ketika pemanggilan pertama dan kedua tidak hadir, pemanggilan ketiga bisa dilakukan dengan cara paksa. Jadi bukan langsung mengeksekusi," jelasnya. 

Dalam hearing, DPRD Nunukan juga meminta data data perusahan kepada intansi terkait, termasuk perijinan dan bantuan CSR perusahan.(ITn)