Raperda Pelaksanaan APBD 2020 Disetujui, Ini Lima Catatan Banggar DPRD

Raperda Pelaksanaan APBD 2020 Disetujui, Ini Lima Catatan Banggar DPRD

NUNUKAN - DPRD Nunukan akhirnya menyetujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, Senin (12/7/2021) pagi. 

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke 10 masa sidang III yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa bersama dua wakilnya. 

Dalam paripurna ini tampak pula dihadiri Bupati Nunukan Hj Asmin Laura serta Wakilnya Hanafiah, serta pejabat OPD dan intansi vertikal. 

Setidaknya ada lima catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan untuk dijadikan perhatian pemerintah. Catatan ini disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Nunukan, Hamsing. 

Pertama, ketergantungan Pemkab yang cukup besar setiap tahun pada dana transfer dari Pemerintah pusat. Inilah yang  menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Sebab, Pemkab Nunukan sudah saatnya menggali potensi yang dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dari bidang perkebunan kelapa sawit, pengelolaan rumput laut, pariwisata dan bidang bidang lain. 

Kedua, DPRD berharap adanya pemerataan pembangunan yaitu melalui alokasi anggaran yang cukup besar pada wilayah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara dan wilayah pedalaman yang selama ini dirasa kurang mendapatkan porsi alokasi anggaran yang memadai. 

Selanjutnya, dia mengatakan setelah mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, DPRD Kabupaten Nunukan masih melihat capaian program kegiatan pada OPD belum maksimal. Hal ini terlihat pada masih rendahnya capaian indikator target visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

"Itu masih menunjukan rendahnya kuatitas Pendidikan di Kabupaten Nunukan, bahkan informasinya terendah di Kalimantan utara, masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, pelayanan kesehatan yang belum maksimal," sebutnya. 

Keempat, kata dia, DPRD juga berharap agar semua temuan BPK yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari DPRD Kabupaten Nunukan. 

"Terakhir, kita harap catatan yang disampaikan DPRD melalui Banggar  agar dijadikan perhatian dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya," ungkapnya. 

Sementara itu, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada DPRD yang telah mencermati dan serius membahas laporan keuangan Pemkab Nunukan tahun anggaran 2020.

"Rapat paripurna persetujuan bersama ini tak lain untuk memberikan dadar hukum yang jelas, sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada UU, akuntabel, efisien, efektif, ekonimis dan transparan," ungkapnya.

Dengan persetujuan bersama ini, dia berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Nunukan yang bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

"Tentunya, rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan DPRD pada saat pembahasan akan kami tindaklanjuti bersama-sama dalam penyusunan anggaran murni dan perubahan," jelasnya. 

Dari persetujuan bersama itu, pendapatan daerah lebih dari Rp1,4 triliun dan realiasi lebih dari Rp1,3 triliun. Belanja daerah lebih dari Rp1,1 triliun dan realiasi lebih dari Rp1,07 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah rencana lebih dari Rp30 miliar dan realiasi lebih dari Rp60 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah lebih dari Rp27 miliar dan realisasi lebih dari Rp15 miliar. Terakhir, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih dari Rp35 miliar.(ITn)