JABARONLINE.COM - Kabar baik bagi masyarakat Jawa Barat! Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dengan menaikkan alokasi anggaran belanja publik di APBD 2025 Perubahan secara signifikan. Fokus utama adalah peningkatan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan, yang semuanya mendapatkan perhatian lebih.
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai upaya strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah yang tepat sasaran. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
"Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun," kata Herman Suryatman dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).
Sektor kesehatan juga mengalami kenaikan yang cukup besar, menjadi Rp2,5 triliun dari sebelumnya Rp81,3 miliar. Ketahanan pangan turut diperkuat dengan alokasi Rp767 miliar, naik Rp64,2 miliar. Sementara itu, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan peningkatan sebesar Rp120 miliar, sehingga total anggaran mencapai Rp11,3 triliun.
"Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa," tegasnya.
Peningkatan anggaran ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang kuat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun dalam APBD Perubahan.
"Target PAD kita Rp31 triliun di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 ," katanya.
Target pendapatan yang ambisius ini diharapkan dapat memacu kinerja dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Herman mengakui bahwa target ini memang tinggi, namun diperlukan untuk mendorong semangat kerja dan mencapai hasil yang maksimal.
"Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan," ucapnya.
Namun, Herman juga menyadari adanya tantangan terkait peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat. Subsidi untuk kendaraan listrik dapat mempengaruhi pendapatan dari PKB dan BBNKB.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan upaya mitigasi untuk memastikan pendapatan daerah tetap stabil dan tidak mengganggu akselerasi pembangunan. Strategi ini penting untuk menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang telah direncanakan.
"Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai," tuturnya.
Langkah-langkah antisipasi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan memastikan pembangunan terus berjalan meskipun ada perubahan dalam tren penggunaan kendaraan.***
