JABARONLINE.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada garda terdepan komunikasi pemerintah. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan peran strategis ASN dalam mewujudkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional, atau yang dikenal sebagai Asta Cita.
Dengan total 5,3 juta personel, ASN dipandang sebagai kekuatan besar untuk menyampaikan kinerja dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. Jumlah yang sangat fantastis jika dioptimalkan, bayangkan betapa masifnya informasi yang bisa tersampaikan! Beliau menyampaikan bahwa ASN tidak hanya bertugas di balik meja, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam membangun kepercayaan publik.
"Saat ini kita memiliki 5,3 juta ASN yang bisa menjadi komunikator untuk melakukan branding pemerintah. Kita harus sampaikan keberhasilan pemerintah, karya-karya yang kita lakukan agar masyarakat optimis bahwa negara ini bergerak maju," kata Prof. Zudan, Rabu (24/09/2025).
Beliau menambahkan, ASN bukan sekadar menjalankan roda birokrasi, melainkan menjadi mesin penggerak utama yang menjaga pemerintahan tetap efektif dan dipercaya masyarakat. Peran ASN sangat krusial dalam komunikasi pemerintahan karena menentukan arah bangsa.
"Tata kelola pemerintahan ada di tangan ASN, karena itu peran ASN dalam komunikasi pemerintahan sangat menentukan arah bangsa ini," tegasnya.
Dalam Forum Tematik Bakohumas "BKN Bersama ASN Wujudkan Asta Cita" di Sentul, Prof. Zudan menggarisbawahi empat unsur utama yang menjadi fondasi komunikasi pemerintahan yang efektif: People (SDM), Process (Proses), Product (Produk), dan Perception (Persepsi). Keempat elemen ini harus dipahami oleh setiap ASN sebagai landasan komunikasi publik di tengah arus perubahan teknologi dan media yang begitu pesat.
Prof. Zudan menyoroti bagaimana teknologi telah mengubah lanskap komunikasi. Dahulu, komunikasi hanya berfokus pada informasi, penyampai, dan penerima. Kini, teknologi menjadi faktor keempat yang mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan publik.
"Komunikasi saat ini tidak hanya berhenti pada informasi, penyampai informasi, dan target informasi. Ada faktor keempat, yaitu teknologi, yang mengubah cara kita berkomunikasi. Karena itu kita harus solid sebagai komunikator pemerintah dengan memahami unsur 4P yaitu People, Process, Product, dan Perception," jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Zudan menyoroti tantangan utama dalam membangun persepsi publik, yaitu kesenjangan komunikasi (gap communication) dan kesenjangan generasi (gap generation). Kesenjangan komunikasi muncul ketika pesan pemerintah tidak tersampaikan dengan jelas atau kurang dipahami. Sementara itu, kesenjangan generasi timbul karena perbedaan cara kelompok usia yang berbeda menyerap informasi.
Menanggapi tantangan ini, Prof. Zudan meminta ASN dan humas pemerintah untuk menciptakan konten yang relevan, mudah dipahami, dan menjangkau semua generasi. Konten yang menarik dan mudah dicerna adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan ini. Ini adalah tugas berat, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa pesan pemerintah sampai ke semua lapisan masyarakat.
Menutup paparannya, Prof. Zudan menekankan pentingnya membangun branding dan memasarkan kinerja pemerintah secara konsisten dan masif. Hal ini merupakan wujud akuntabilitas publik yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah berbasis data, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan optimisme terhadap kemajuan bangsa dapat diperkuat.***
