JABARONLINE.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mencatatkan lompatan prestasi signifikan di tingkat nasional dalam bidang keterbukaan informasi publik. Pemdaprov Jabar berhasil meraih peringkat ketiga dalam kategori Pemerintah Provinsi pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Senin (15/12/2025).
Capaian ini menunjukkan peningkatan drastis dari tahun sebelumnya, di mana Pemdaprov Jabar berada di peringkat kedelapan.
Dalam acara yang sekaligus menjadi peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar dinobatkan sebagai Badan Publik Informatif. Berdasarkan Keputusan KIP Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, Jawa Barat menempati posisi ketiga nasional dengan nilai 98.17.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.
"Capaian ini memvalidasi strategi dan langkah konkret yang telah kami paparkan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu. Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik," ujar Wagub Erwan.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi resmi, termasuk media sosial Gubernur, media sosial Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk memastikan informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pemdaprov Jabar juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui program unggulan.
"Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan transparan," tutur Erwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menambahkan bahwa Diskominfo terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran.
"Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks," jelas Adi.
Capaian peringkat ketiga nasional ini mempertegas komitmen Pemdaprov Jabar menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama dalam pemerintahan, sejalan dengan visi mewujudkan Jabar Istimewa.***
