JABARONLINE.COM – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang dijadwalkan pada bulan Januari, Majelis Pemuda Indonesia (MPI) setempat menyoroti lonjakan drastis jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdaftar sebagai peserta.
Ketua MPI DPK KNPI Tanjungsari, Anton Hardianto, menyatakan kekhawatiran serius terkait legitimasi puluhan OKP baru yang muncul dalam kurun waktu belakangan ini.
Anton Hardianto menjelaskan bahwa fenomena munculnya banyak OKP baru menjelang MUSCAM menimbulkan dugaan bahwa organisasi-organisasi tersebut dibentuk hanya untuk kepentingan politik praktis calon ketua, bukan untuk kontribusi pembangunan pemuda.
“Semangat untuk berorganisasi dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah Kecamatan adalah hal positif. Namun, lonjakan OKP baru ini menimbulkan kekhawatiran bagi kami selaku Ketua MPI,” ujar Anton dalam keterangan persnya, Rabu (20/12).
Konflik Data Peserta Muscam
Anton mengungkapkan adanya perbedaan data yang signifikan antara jumlah OKP yang terdaftar sebagai peserta MUSCAM dengan data organisasi yang tercatat resmi di tingkat Kecamatan.
Menurut informasi yang diterima MPI dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) MUSCAM KNPI Tanjungsari, yang sudah ditentukan oleh DPD Kabupaten Bogor sejumlah 36 OKP, namun OKP yang terdata dan memang ada sampai saat ini di kecamatan Tanjungsari ada 13 OKP.
Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan (Kasi Pendikes), Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib), MPI menemukan fakta bahwa jumlah OKP yang tercatat dan aktif di Kecamatan Tanjungsari hanya 11 organisasi.
“Sebelas OKP ini adalah organisasi yang memang sudah menjadi langganan peserta MUSCAM DPK KNPI Tanjungsari. Di antaranya adalah Pemuda Pancasila, GP Ansor, FKPPI, KOSGORO, dan AMS,” jelas Anton.
MPI khawatir jika jumlah OKP yang tidak jelas legitimasinya diakui sebagai peserta, potensi dan kekuatan pemuda di Tanjungsari dapat terpecah belah, sehingga gerakan menjadi tidak solid dan sulit mencapai tujuan bersama.
“Kami khawatir fokus akan bergeser dari penguatan kualitas program kerja, hanya menjadi sekadar pemenuhan syarat administrasi para calon Ketua DPK KNPI atau klaim jumlah dukungan OKP untuk pemenangan para calon tersebut,” tegasnya.
Tuntutan dan Sikap Resmi MPI
Menyikapi kondisi tersebut, MPI DPK KNPI Tanjungsari secara resmi menyatakan sikap keberatan dan mendesak pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan.
Desakan tersebut ditujukan kepada DPD KNPI Kabupaten Bogor (SC dan OC MUSCAM) serta Pemerintah Kecamatan Tanjungsari, khususnya Kasi Kesra, dengan tuntutan sebagai berikut:
1. Peninjauan Ulang Kriteria: Mendesak agar kriteria penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau pengesahan bagi OKP baru ditinjau ulang dan diperketat.
2. Status Peninjau: Apabila OKP baru tersebut memang ada dan telah berkontribusi di wilayah Kecamatan, mereka diharapkan segera mendaftarkan dan melampirkan Surat Keputusan (SK) OKP masing-masing, dan hanya diizinkan menjadi OKP peninjau, bukan peserta penuh, pada pelaksanaan MUSCAM yang akan datang.
Anton Hardianto menutup pernyataannya dengan menegaskan kesiapan MPI untuk berdialog dan bekerja sama dengan semua pihak demi memastikan gerakan pemuda di Kecamatan Tanjungsari tetap solid, berkualitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.***
