JABARONLINE.COM - Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Rusli, angkat bicara terkait dampak penutupan sementara tambang batu andesit oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan krisis ekonomi bagi ribuan warga.
Rusli mengakui, memang ada korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan armada truk tambang. "Berdasarkan data laka lantas, seratus orang lebih meninggal dunia. Kami sangat prihatin," ujarnya, Kamis (2/10/2025).
Namun, lanjut Rusli, kebijakan penutupan tambang juga membawa risiko lain yang tak kalah serius, yakni hilangnya mata pencaharian ribuan warga.
"Ada hal yang perlu dipertimbangkan yakni ribuan nyawa masyarakat yang terdampak akibat ditutupnya tambang. Ada kuli rata, kuli pantek, sopir, kenek, hingga pengusaha lokal yang semua bergantung pada tambang," ungkapnya.
Di Desa Rengasjajar sendiri, tercatat ada delapan perusahaan tambang aktif dan legal yang selama ini menyumbang pajak dan menyerap tenaga kerja.
Setidaknya 11.638 jiwa di desa tersebut menggantungkan hidup pada sektor pertambangan dan perdagangan terkait.
Rusli menilai, dampak penutupan tambang akan merembet ke sektor pendidikan dan ekonomi keluarga.
"Kalau kondisi ini berlanjut, orang tua akan lebih memilih biaya makan ketimbang ongkos sekolah anaknya. Akibatnya bisa terjadi putus sekolah," katanya.
Selain soal ekonomi, Rusli juga menyinggung persoalan infrastruktur jalan. Menurutnya, jalur Bunar–Rengasjajar–Bitung sejak lama disebut sebagai jalan raya Sudamanik, yang sejak tahun 80an sebagian besar dikelola dan diperlebar oleh perusahaan tambang PT Sudamanik.
"Sejarah mencatat, perbaikan jalan ini banyak ditopang oleh perusahaan tambang, bukan hanya pemerintah," jelasnya.
Rusli khawatir, jika kebijakan penutupan tambang tidak segera dievaluasi, status Desa Rengasjajar yang kini berpredikat sebagai desa maju bahkan desa mandiri bisa turun menjadi desa berkembang akibat daya beli masyarakat yang anjlok.
"Kalau daya beli turun drastis, kami khawatir juga akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas di desa," tegasnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan opsi lain agar ekonomi masyarakat tidak lumpuh.
"Harapan kami, kebijakan ini dievaluasi. Jangan sampai keputusan yang baik justru membuat masyarakat kecil semakin terpuruk," beber Kades Rusli.
"Dan kami berharap bisa ada sebuh solusi di mana Pemprov dapat bertanggungjawab dan membantu anggaran penyelesaian jalan khusus tambang tidak berbayar, jadi Pemprov dan Pemkab agar menyisihkan anggaran dan secepatnya merampungkan jalan khusus tambang." tutup Rusli seraya berharap.***
