JABARONLINE.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sate, Bandung, pada Rabu (17/12/2025). Dalam rakor yang dihadiri oleh pimpinan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan bahwa implementasi MBG harus diarahkan untuk menciptakan siklus ekonomi masyarakat lokal, dengan melibatkan petani dan sekolah sebagai pemasok utama.
Dedi Mulyadi menyebutkan tiga fokus utama dalam pelaksanaan MBG di Jawa Barat, yaitu peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan pembangunan rasa keadilan ekonomi.
“Ada tiga hal yang menjadi titik tekan penting dalam kegiatan ini,” ujar Dedi Mulyadi.
Pertama, ia menyoroti besarnya dana yang akan beredar untuk kebutuhan program MBG di Jawa Barat, yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Ia berharap pihak perbankan dapat mendukung kebutuhan pendanaan program ini melalui skema pinjaman dengan bunga ringan.
Kedua, program MBG didorong menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Petani kecil di perdesaan harus dilibatkan untuk memasok kebutuhan MBG, mulai dari beras, sayuran, telur, hingga daging dan ikan.
"MBG harus menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan baik bagi petani maupun penyedia jasa MBG," tegasnya.
Ketiga, Dedi Mulyadi meminta agar pihak sekolah turut dilibatkan dalam penyediaan bahan baku bagi mitra penyedia jasa MBG. Anak sekolah didorong untuk aktif dalam kegiatan pemeliharaan ayam, menanam sayuran, pohon pisang, hingga menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.
“Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” jelasnya.
Perpres Jadi Landasan Hukum
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan program MBG semakin dipertegas setelah pemerintah mulai mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
"Keberhasilan program hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas. Tentu pelaku utama adalah BGN [Badan Gizi Nasional], tetapi kita semua terlibat untuk mendukung agar ini sukses, mulai dari bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, hingga gubernur,” ujar Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan, Perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok. Pemerintah juga telah menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
“Tadi bagus sekali, Pak Gubernur juga mengatakan, kalau ini pekerjaan kita bersama, maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat tanam sayur, buah, pelihara ayam dan bisa pasok ke MBG,” pungkas Zulkifli.***
