JABARONLINE.COM - Enam tahun berlalu sejak banjir bandang dan longsor melanda wilayah barat Kabupaten Bogor pada 2020, kondisi pemulihan di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga dinilai masih jauh dari harapan. Jurnalis daerah, Dede Surya, menyampaikan pesan terbuka menyoroti lambannya penanganan normalisasi Sungai Cidurian serta perbaikan infrastruktur yang dinilai tak kunjung terealisasi.
Dalam pesannya, Dede menegaskan bahwa kerusakan parah di bantaran Sungai Cidurian telah menghancurkan lahan pertanian dan perkebunan warga. Masyarakat menilai, hingga saat ini belum ada langkah signifikan dari pemerintah untuk menangani ancaman tersebut.
“Lahan warga, sawah, dan perkebunan rusak. Mereka menunggu negara hadir, bukan hanya melalui janji,” ujar Dede.
rogram irigasi di hulu, seperti di Desa Urug dan Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya, disebut telah berjalan. Namun, sejumlah wilayah masih belum tersentuh, termasuk:
Kecamatan Cigudeg yakni. Desa Suakaraksa, Desa Sukamaju, Desa Bunar, Desa Mekarjaya.
Kemudian di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor yakni. Desa Kalong Sawah, Desa Sipak, Desa Pamagarsari, Desa Jasinga. Desa Koleang.
Selain persoalan normalisasi sungai Cidurian, Dede menyoroti akses ekonomi warga yang terhambat akibat jembatan rusak. Di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, bahkan warga melalui jembatan tersebut bisa mengakses ke Desa Cigudeg juga ke pasar. Kecamatan Cigudeg selain itu ke Kecamatan Sukajaya, lebih dari 3.000 jiwa nasibnya bergantung pada jembatan yang kini dalam kondisi tidak layak. Selain itu jembatan gantung di Kampung Papangungan, Desa Bunar, jembatan yang rusak akibat banjir bandang hingga kini belum dibangun kembali.
“Sudah enam tahun warga menunggu. Jembatan itu bukan hanya soal infrastruktur; itu akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tegasnya.
Dede mengungkapkan bahwa pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga DPUPR Kabupaten Bogor telah berkali-kali berkirim surat kepada BBWS C3 Serang. Namun, pihak BBWS dilaporkan menyampaikan bahwa pada 2025 tidak terdapat anggaran untuk normalisasi Sungai Cidurian karena efisiensi anggaran.
Menutup pesannya, Dede meminta pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Bogor untuk segera mengambil langkah konkret demi kepastian pemulihan wilayah dan keselamatan warga.
“Warga hanya menuntut hal dasar: sungai yang aman, lahan yang pulih, dan jembatan yang layak. Mereka sudah menunggu terlaku lama,”tutupnya.
Pesan aspirasi tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat dari fraksi PDI Perjuangan.
Doni Maradona Hutabarat saat melakukan "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025. Di Kampung Papangungan Desa Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Senin 10/11/2025 siang menjelang sore.
Kata Doni Maradona Hutabarat yang akrab disapa Bang Doni menyampaikan dalam kesempatan.
"Rakyat bukan pengemis, kedaulatan negara ada di tengan rakyat. Maka negara milik rakyat jadi hak rakyat itu harus tersampaikan.
"Iyah kalu tidak ada rakyat tidak ada negara. Jadi tiap hari tiap bulan tiap tahun rakyat itu bayar pajak.
"Bahkan kebutuhan kita sehari-hari di bebankan membayar pajak sehari-hari. Semuanya suka tidak suka ada beban rakyat uang itu dikelola oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya untuk pembangunan jalan, jembatan, kebutuhan pembangunan irigasi persawahan, perkebunan, dan normalisasi sungai dan yang lain-lain.
"Saya sebagai anggota DPRD Provinsi harus menyampaikan ini kepemerintahan terkait,"tegasnya saat melakukan pesan terbuka.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekjen Pospera Kabupaten Bogor dan Ketua Pospera dapil (V) lima juga Ketua Pospera tingkat Kecamatan di dapil (V) lima. Selain itu dihadiri oleh beberapa Kepala Desa yang hadir.***
