JABARONLINE.COM — Kementerian Sosial mencatat capaian signifikan dalam pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT), salah satu program unggulan bidang sumber daya manusia (SDM) dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga akhir September 2025, sebanyak 160 unit SRT telah berdiri dari target 165 unit tahun ini. Dengan capaian 97 persen, pemerintah menilai program tersebut berjalan sesuai rencana dan menunjukkan hasil yang konkret.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyampaikan, lima unit sekolah yang tersisa akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2025.
“Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan rakyat sebagai dasar pembangunan SDM nasional,” ujarnya di Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

Program SRT merupakan pelaksanaan dari Asta Cita poin keempat, yang berfokus pada penguatan SDM, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Capaian ini menjadi indikator positif atas kinerja pemerintah di sektor sosial dan pendidikan.

Sekolah Rakyat Terpadu dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, terutama warga kategori kemiskinan ekstrem (Desil 1–5).
Dengan pendekatan terintegrasi, SRT berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan terjangkau.

Program ini disambut baik oleh masyarakat karena dinilai tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kelompok rentan.
“Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari pendidikan rakyat kecil,” ujar Menteri Sosial.

Berbeda dari program bantuan langsung atau sembako yang rentan bocor, Sekolah Rakyat Terpadu dinilai lebih efisien dan mudah diawasi.
Bantuan diwujudkan dalam bentuk fasilitas pendidikan dan pengembangan keterampilan, bukan uang tunai.

Langkah ini dinilai lebih akuntabel serta memberikan dampak jangka panjang dalam membangun kemandirian masyarakat.

Kementerian Sosial memastikan bahwa lulusan SRT memiliki jaminan keberlanjutan pendidikan dan akses ke dunia kerja.
Beberapa siswa bahkan telah menerima beasiswa kuliah, sementara lainnya diarahkan ke program pelatihan vokasi dan penempatan kerja.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga jembatan menuju kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Setelah mencapai 97 persen realisasi pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan ekspansi tahap kedua pada 2026.
Sebanyak 104 lokasi baru akan dibangun di berbagai daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan pendidikan dan memperkuat fondasi SDM nasional dalam menuju Indonesia Emas 2045.***