JABARONLINE.COM - Bupati Karawang secara resmi menyampaikan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang Tahun 2026 kepada Gubernur Jawa Barat. Dalam usulan tersebut, UMK Karawang direkomendasikan naik sebesar 5,13 persen dari tahun sebelumnya, (22/12).
Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 500.14.14.1/4316/Disnakertrans tertanggal 22 Desember 2025. Bupati Karawang mengusulkan UMK 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.886.852,34.
Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan UMK Karawang Tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 5.599.593,21. Jika disetujui, UMK baru ini direncanakan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Usulan UMK Karawang 2026 didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DepeKab) Karawang yang dilaksanakan pada 19 Desember 2025. Rapat tersebut melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah daerah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.
Dibacakan di Hadapan Massa Aksi
Rekomendasi resmi Bupati Karawang ini dibacakan secara terbuka di hadapan ratusan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang. Pembacaan dilakukan oleh Pimpinan Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP), Dion Untung Wijaya, S.H., dari atas mobil komando.
Pembacaan dokumen rekomendasi tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang telah beraksi sejak pagi hari. Massa menilai pembacaan langsung dokumen tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus hasil konkret dari perjuangan kolektif buruh di Karawang.
Dalam orasinya, Dion Untung Wijaya menegaskan bahwa rekomendasi yang diajukan Bupati merupakan pijakan penting bagi perjuangan buruh. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan belum selesai hingga Gubernur Jawa Barat menetapkan UMK Karawang Tahun 2026 secara resmi sesuai usulan yang diajukan.
Surat rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan utama bagi Gubernur Jawa Barat dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat. Surat rekomendasi juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang.
