JABARONLINE.COM-- Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong realisasi pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar keluarga prasejahtera.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Selasa (16/9/2025), guna membahas penentuan lokasi definitif sekolah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kang DS mengusulkan dua titik untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, yakni di Ciwidey dan Baleendah. Salah satu lokasi, yakni di Ciwidey, bahkan telah memiliki lahan seluas 24 hektare, dengan 8 hektare di antaranya siap dibangun dalam waktu dekat.
"Kami telah menjalankan Sekolah Rakyat sementara di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. Kini kami siapkan dua titik untuk lokasi permanen, dan siap mematangkan lahan menggunakan dana APBD," ujar Kang DS.
Kang DS hadir bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah, serta Kepala Dinas PUTR Zeis Zultaqawa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik usulan Kang DS. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah untuk menghadirkan pendidikan inklusif yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya desil 1 dan 2.
"Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin," tegas Saifullah Yusuf dalam audiensi tersebut.
Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan biasa. Program ini terintegrasi dengan berbagai layanan sosial, mulai dari pemeriksaan kesehatan siswa, pemetaan bakat berbasis AI melalui Talent DNA, hingga pemberian makanan bergizi gratis, jaminan kesehatan (PBI JKN), dan dukungan Program Keluarga Harapan (PKH).
Orang tua siswa pun tak luput dari perhatian. Mereka akan diberdayakan melalui program Koperasi Merah Putih di tingkat desa atau kelurahan, sementara rumah tangga mereka akan difasilitasi untuk mendapatkan perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah.
Bupati Bandung menyatakan bahwa Pemkab siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk finalisasi kelayakan lahan.
"Kami sangat mendukung program ini karena bukan hanya menyasar pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," kata Kang DS.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung, menjadikannya sebagai model pendidikan alternatif yang tidak hanya memberi akses belajar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara nyata.
