JABARONLINE.COM —Bencana banjir yang melanda wilayah Cisolok, Kabupaten Sukabumi, memicu perhatian serius dari Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita.
Politisi Fraksi PKB itu turun langsung ke posko bencana di Desa Cikahuripan, bersama relawan Ansor, Banser, dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk memastikan penanganan bantuan berjalan efektif.
“Kami dari PKB akan memfokuskan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lain. Barusan saya turun langsung bersama teman-teman Ansor dan Banser untuk memastikan kondisi di lapangan,” ujar Hamzah di lokasi, Kamis (30/10/2025).
Hamzah menegaskan, pihaknya akan menjadikan pemulihan dan pembangunan pascabencana di Cisolok sebagai prioritas utama Komisi II DPRD, dan mendesak pemerintah daerah untuk bergerak cepat.
“Ini harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu segera melakukan pemulihan dan pembangunan, khususnya di Desa Cikahuripan yang terdampak paling parah,” tegasnya.
Saat disinggung soal kewenangan wilayah antara kabupaten dan provinsi, Hamzah menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh terhalang batas administratif.
“Hari ini kita tidak bicara soal kabupaten atau provinsi. Ini soal kemanusiaan. Selama masih ada bencana, kami akan terus turun langsung. Saya yakin Pak Gubernur juga akan hadir dalam waktu dekat dan memberi perhatian lebih pada warga Sukabumi,” ujarnya.
Lebih jauh, Hamzah menyoroti dugaan aktivitas tambang emas ilegal yang disebut-sebut menjadi pemicu rusaknya lingkungan hingga menyebabkan banjir besar.
“Ini catatan serius bagi kami. Tata ruang Kabupaten Sukabumi ini amburadul, tidak sesuai peruntukan. Kalau memang ada galian emas ilegal, saya minta penegak hukum bertindak tegas. Dampaknya luar biasa masyarakat tidak tahu apa-apa tapi jadi korban,” tegas Ketua Komisi II itu.
Hamzah mengingatkan, bencana serupa juga terjadi di wilayah Simpenan tahun lalu, yang diduga kuat dipicu oleh tambang liar.
“Sekarang di Cisolok pun sama. Ini harus jadi alarm keras. Jangan sampai sejarah buruk ini berulang hanya karena lemahnya pengawasan,” tandasnya.
Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi mulyadi yang sering di sapa (KDM) soal kerusakan alam di Sukabumi, Hamzah menyatakan sepakat, namun mendesak agar pernyataan itu diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur. Tapi ayo, jangan berhenti di statemen media sosial. Mari kita duduk bersama, buat langkah nyata untuk menyelamatkan Sukabumi,” pungkasnya.***
