INFOTERKINI.ID - Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penyediaan hunian layak bagi warga di kawasan padat Jakarta Pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan.
Lokasi peninjauan adalah lahan seluas 1,4 hektare milik Angkasa Pura, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berada di kawasan bantaran rel Senen, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil sebagai respons konkret terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini menempati area tersebut.
Menteri Maruarar Sirait menyatakan bahwa tinjauan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Peninjauan dilaksanakan di kawasan Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada hari Minggu, 29 Maret 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Maruarar didampingi oleh Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, untuk membahas rencana teknis dan pemanfaatan aset negara tersebut. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan skema pembiayaan terbaik untuk merealisasikan proyek perumahan vertikal ini.
"Hari ini kita fokus untuk menyampaikan kepada teman-teman sesuai arahan Presiden Prabowo," ujar Maruarar Sirait saat berada di lokasi peninjauan.
Skema pembiayaan proyek rusun ini dijadwalkan akan diputuskan secara resmi oleh Kepala BP BUMN pada Rabu mendatang, 1 April 2026. Ada dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Tiga Eks-Anggota OPM di Papua Tengah Pilih Kembali ke NKRI, Tanda Pelemahan Ideologi Separatis?
Opsi pertama adalah melibatkan Perumnas dengan dukungan pendanaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Opsi kedua membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) masing-masing.
"Ini akan diputuskan hari Rabu jam 1 siang akan skemanya seperti apa. Yang pasti ini akan segera dibangun," tutur Maruarar Sirait mengenai kepastian jadwal pengambilan keputusan mengenai pendanaan proyek.
Dony Oskaria menekankan bahwa kecepatan pembangunan adalah prioritas utama pemerintah guna mengatasi permukiman kumuh di pusat kota. Targetnya adalah menyediakan tempat tinggal permanen bagi warga yang belum memiliki hunian pribadi.
